PKS kritik Jokowi soal pelarangan bahan baku migor: Memalukan!

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng memperlihatkan buruknya komunikasi pemerintah dalam menata pangan. Selain itu, kata dia, kebijakan pelarangan belum menyelesaikan masalah kelangkaan yang terjadi belakangan ini. 

Larangan ekspor bahan baku yang dimaksud adalah refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dengan tiga kode HS. Menurut Mardani, selama tata kelola industri minyak goreng belum dibenahi, maka kebijakan pelarangan eskpor hanya sebuah solusi singkat.

"Karena komunikasi yang buruk ini, langkah pemerintah justru bisa mengerek harga minyak goreng karena harga CPO (crude palm oil) yang melonjak, di sisi lain harga TBS petani tertekan. Kebijakan ini juga belum menyelesaikan masalah, karena tata kelola industri yang jelas-jelas belum dibenahi," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (27/4).

Mardani mempertanyakan langkah pemerintah ke depan pascabongkar pasang kebijakan tata kelola pangan ini. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan penguasaan stok, menciptakan struktur pasar yang lebih baik, memperbaiki tata kelola dan integrasi dari hulu-hilir sampai pengawasan ketat di lapangan. 

"Mesti jadi poin penting di dalamnya. Jangan kalah lagi dari pemburu rente dan kartel," ujar dia.