PKS kritik Jokowi soal pelarangan bahan baku migor: Memalukan!

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng memperlihatkan buruknya komunikasi pemerintah dalam menata pangan. Selain itu, kata dia, kebijakan pelarangan belum menyelesaikan masalah kelangkaan yang terjadi belakangan ini. 

Larangan ekspor bahan baku yang dimaksud adalah refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dengan tiga kode HS. Menurut Mardani, selama tata kelola industri minyak goreng belum dibenahi, maka kebijakan pelarangan eskpor hanya sebuah solusi singkat.

"Karena komunikasi yang buruk ini, langkah pemerintah justru bisa mengerek harga minyak goreng karena harga CPO (crude palm oil) yang melonjak, di sisi lain harga TBS petani tertekan. Kebijakan ini juga belum menyelesaikan masalah, karena tata kelola industri yang jelas-jelas belum dibenahi," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (27/4).

Mardani mempertanyakan langkah pemerintah ke depan pascabongkar pasang kebijakan tata kelola pangan ini. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan penguasaan stok, menciptakan struktur pasar yang lebih baik, memperbaiki tata kelola dan integrasi dari hulu-hilir sampai pengawasan ketat di lapangan. 

"Mesti jadi poin penting di dalamnya. Jangan kalah lagi dari pemburu rente dan kartel," ujar dia.

Mardani menegaskan, bongkar-pasangan kebijakan juga menjadi bukti bahwa mata rantai sawit yang paling rentan adalah petani/pekebun rakyat dan buruh tani.

"Dan lagi-lagi, pemerintah perlu belajar, komunikasi mesti jelas dan berdasarkan aturan teknis yang telah terbit. Durasi kebijakan juga harus jelas agar tidak merugikan petani," ucapnya.

Senada, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menyebut, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pelarangan ekspor CPO merupakan sebuah kebijakan masuk angin. 

Seperti yang diperkirakan Mulyanto sebelumnya, kebijakan ini tidak akan bertahan lama karena kuatnya tekanan yang dihadapi pemerintah. Tekanan yang dimaksud bukan hanya dari kalangan pengusaha tapi juga dari negara-negara tujuan ekspor. 

"Memalukan. Belum juga dilaksanakan, kebijakan ini sudah ditafsirkan secara berbeda oleh anak buahnya. Dan ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, dalam kasus larangan ekspor batu bara, terjadi pula pembatalan kebijakan dalam waktu sepekan. Kalau dibiarkan seperti ini bisa kacau penyelenggaraan negara," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Rabu (27/4).

Mulyanto mengatakan, bila sekarang tafsir obyeknya menyempit dari CPO menjadi RBD, karena RBD adalah turunan dari CPO, maka berikutnya patut diduga kebijakan ini hanya beberapa pekan atau hari saja.

"Penyempitan objek larangan ekspor dan masa berlaku kebijakan ini akan membuat tidak efektif," kata dia.

Menurut Mulyanto, kebijakan pemerintah melarangan ekspor migor terkesan bombastis ini hanyalah gertak sambal saja. Bukan kebijakan yang prudent berbasis riset. Sehingga, tertangkap sebagai kebijakan yang sekedar tebar pesona yang tidak sungguh-sungguh untuk membangun tata niaga migor yang berpihak kepada rakyat.

Mulyanto pun meminta pemerintahan Jokowi berhenti bermain-main dengan kebijakan seperti ini. Dia berharap pemerintah memberdayakan para ahli dan lembaga riset yang ada untuk merumuskan kebijakan yang seksama berbasis riset yang handal (research based policy).

"Sudah selayaknya ke depan, tata niaga migor ini tidak dilepas pada mekanisme pasar murni. Tetapi dikembalikan pada semangat konstitusi, yang menghajatkan peran negara.  Negara harus hadir untuk menata niaga migor, sehingga pengaturannya betul-betul memihak rakyat, bukan membela investor dan para konglomerat," ucapnya.