PPP berharap dalam penentuan nomor urut parpol tetap berjalan sesuai dengan sistem yang sebelumnya, yaitu dengan dilakukan pengundian.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespons positif keputusan pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sepakat tidak akan mengundi nomor urut parpol di Pemilu 2024, alias menggunakan nomor urut pemilu sebelumnya. Menurut Arsul, setiap parpol memiliki hak yang sama di pemilu, termasuk dalam mendapatkan nomor urut.
"Kalau ketika kita bicara untuk penyelenggaraan pemilu itu, kan, tidak ada cerita kemudian voting karena kursinya banyak. Katakanlah dia menjadi suaranya banyak. Ini kan semua harus kita musyawarahkan," ujar Arsul di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Arsul menjelaskan, PPP berharap dalam penentuan nomor urut parpol tetap berjalan sesuai dengan sistem yang sebelumnya, yaitu dengan dilakukan pengundian.
"Jadi kalau ditanya PPP lebih seperti apa, bagi kami saya kira sistem yang sudah berjalan selama ini. Di mana setiap pemilu kemudian kita undi itu masih yang terbaik, kira-kira seperti itu," ucapnya.
Dia berharap keputusan terkait nomor urut parpol harus disepakati bersama, bukan hanya oleh partai koalisi pemerintahan saja. Sebab, usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.