Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi disebut bakal tergerus.
Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam memprediksi tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal turun seiring dengan keputusan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).
Mengutip survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Agustus lalu, menurut Khoirul, kepuasan publik terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi cukup tinggi. Kepuasan terhadap kinerja KPK juga mendongkrak kepuasan publik terhadap Jokowi.
"Jadi pesan politik yang ingin disampaikan bahwa presiden sebaiknya berhati-hati untuk memainkan narasi tentang KPK," ujar dalam diskusi bertajuk "Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa Yang Bermain?" di kantor LP3ES, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).
Dalam kajiannya, LSI melibatkan 1.220 responden. Hasil survei menunjukkan 84% masyarakat percaya terhadap kinerja KPK, diikuti Presiden (79%), kepolisian (72%), pengadilan dan DPR (61%).
Menurut Khoirul, ada korelasi antara kepuasan publik terhadap KPK dengan tingkat kepuasan publik kepada Jokowi. Hal itu setidaknya terlihat saat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK turun di awal masa pemerintahan.