sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Revisi UU KPK diprediksi jadi bumerang bagi Jokowi

Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi disebut bakal tergerus.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 18 Sep 2019 14:59 WIB
Revisi UU KPK diprediksi jadi bumerang bagi Jokowi

Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam memprediksi tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal turun seiring dengan keputusan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). 

Mengutip survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Agustus lalu, menurut Khoirul, kepuasan publik terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi cukup tinggi. Kepuasan terhadap kinerja KPK juga mendongkrak kepuasan publik terhadap Jokowi. 

"Jadi pesan politik yang ingin disampaikan bahwa presiden sebaiknya berhati-hati untuk memainkan narasi tentang KPK," ujar dalam diskusi bertajuk "Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa Yang Bermain?" di kantor LP3ES, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Dalam kajiannya, LSI melibatkan 1.220 responden. Hasil survei menunjukkan 84% masyarakat percaya terhadap kinerja KPK, diikuti Presiden (79%), kepolisian (72%), pengadilan dan DPR (61%). 

Menurut Khoirul, ada korelasi antara kepuasan publik terhadap KPK dengan tingkat kepuasan publik kepada Jokowi. Hal itu setidaknya terlihat saat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK turun di awal masa pemerintahan. 

Ketika itu, lanjut dia, KPK tengah berkonflik dengan Polri. "Faktanya terkonfirmasi bahwa tingkat kepuasan publik terhadap performance (atau) terhadap kinerja Pak Jokowi mengalami penurunan signifikan di sana," kata Khoirul. 

Jokowi, kata Khoirul, ibaratnya sedang menggali lahadnya sendiri karena menyetujui revisi UU KPK. Sebagai pemimpin agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut dia, tak seharusnya Jokowi membiarkan upaya-upaya melemahkan KPK. 

"Sebenarnya Presiden sedang menyerahkan kartu trufnya kepada parpol. Kita akan lihat pada tahun ketiga, ketika UU ini sudah berjalan, maka loyalitas parpol terhadap Jokowi akan mengalami kegamangan di sana. Itu satu hal yang harus disadari Pak Presiden," ucap dia.

Sponsored

Tak hanya itu, Khoirul juga memprediksi arus investasi ke Indonesia bakal melambat dengan disahkannya revisi UU KPK. Investor bakal berhati-hati berinvestasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum. 

"Jokowi menargetkan ekonomi meningkat. Kalau investasi itu problem, kenapa lebih banyak masuk Thailand, Jepang? Problem utamanya adalah ketidakpastian hukum. Pelemahan terhadap KPK adalah sebuah indikator yang paling vulgar saat ini bahwa ketidakpastian hukum itu akan semakin terjadi," kata dia. 

Lebih jauh, ia mengingatkan Jokowi untuk mewaspadai situasi di masyarakat pascapengesahan RUU KPK. "Jika KPK tak berikan komposisi otoritas yang memadai, maka itu akan jadi bumerang politik yang sangat destruktif bagi Istana Presiden," ujarnya.

Revisi UU KPK disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9) lalu. DPR dan perwakilan pemerintah hanya butuh waktu 12 hari untuk membahas dan mengesahkan revisi UU tersebut.