Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.
Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai masih memungkinkan. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti, ini berkaca dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lugas soal penundaan pemilu.
Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.
Menurut Ray, Jokowi yang inkonsisten dalam beberapa kebijakan yang diambil. Mulai dari revisi UU KPK hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan masih ada yang lainnya.
"Dari setidaknya dua kasus dimaksud, sebaiknya kita tetap dalam posisi melihat pernyataan Presiden itu sebagai sikap hari ini. Sulit untuk memastikan bahwa sikap presiden itu akan tetap sama di masa yang akan datang," ujar Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/3).
Oleh karena itu, Ray meminta seluruh elemen masyarakat yang tidak setuju ide perpanjangan masa jabatan presiden atau Pemilu 2024 mundur tetap menjaga semangat dan perjuangan menolak wacana yang dinilai menabrak konstitusi tersebut.