Sikap Jokowi dinilai jadi celah buat Pemilu 2024 ditunda

Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai masih memungkinkan. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti, ini berkaca dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lugas soal penundaan pemilu.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.

Menurut Ray, Jokowi yang inkonsisten dalam beberapa kebijakan yang diambil. Mulai dari revisi UU KPK hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan masih ada yang lainnya.

"Dari setidaknya dua kasus dimaksud, sebaiknya kita tetap dalam posisi melihat pernyataan Presiden itu sebagai sikap hari ini. Sulit untuk memastikan bahwa sikap presiden itu akan tetap sama di masa yang akan datang," ujar Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/3).

Oleh karena itu, Ray meminta seluruh elemen masyarakat yang tidak setuju ide perpanjangan masa jabatan presiden atau Pemilu 2024 mundur tetap menjaga semangat dan perjuangan menolak wacana yang dinilai menabrak konstitusi tersebut.

Dia berpendapat, masih ada celah untuk menunda Pemilu 2024 bahkan ketika tahapan sedang berlangsung. Yakni menyatakan Pemilu 2024 ditunda di mana sebagian tahapannya akan dilaksanakan pada tahun lain. Atau menyatakan pemilu ditunda akan jauh lebih mudah ketimbang menyatakan Pemilu 2024 mundur.

"Maka di sinilah pentingnya kehati-hatian dan tetap siaga untuk  menjaga jadwal pemilu dilakukan tepat waktu," ujar dia.

Pengamat politik Siti Zuhro meminta, elite politik untuk menyetop wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan ancaman serius terhadap konsitusi, jangan sampai justru menimbulkan perpecahan bangsa.

"Menurut saya ini bukan tes ombak lagi tapi memang hal yang serius dan tentunya mengancam konsitusi kita. Dan yang paling kita bisa prediksi adalah ini mengancam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia," ujar Siti dalam sebuah diskusi daring, Selasa (8/3) malam.

Menurut dia, isu perpanjangan jabatan presiden sebenarnya pernah muncul di periode kedua jabatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, kata Siti, isu perpanjangan jabatan menimbulkan reaksi dan penolakan (resistensi) yang besar di tengah masyarakat.

Kendati demikian, berbeda dengan era Jokowi saat ini, isu tersebut cepat meredam lantaran SBY cepat menanggapinya.  "Pak SBY memberikan statemennya, dan tidak bertele-tele menurut saya. Selesai waktu itu. Dan tidak muncul lagi (isu) tiga periode seperti saat ini," ujar Siti.