Terjebak utang, pemerintah diminta sikapi kekhawatiran BPK
Nilai rupiah cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah perlu mengambil langkah yang bijak untuk merespon pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait membengkaknya utang pemerintah, yang berpotensi tidak mampu dibayar.
Menurut Anis, membengkaknya utang negara lantaran tidak sebanding dengan penerimaan negara maupun dengan pertumbuhan ekonomi. "Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam utang," kata Anis dalam keterangannya, Kamis (24/6).
Pernyataan ini juga disampaikan Anis dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas, Rabu (23/6), yang membahas Manajemen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
Menurut Anis, porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13% dari total utang pemerintah. Akan tetapi, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan, baik cicilan pokok maupun bunganya.
"Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja," politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.