Soal usulan evaluasi pilkada, Tito: Media salah kutip terus
Tito menegaskan, ia tidak pernah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklarifikasi pernyataannya terkait usulan mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD atau pilkada langsung. Tito menegaskan, ia tidak pernah menyatakan mendorong pilkada langsung.
"Ini saya sendiri pernah menyampaikan, tapi tidak pernah menyampaikan untuk tidak pernah kembali kepada DPRD. Ini saya klarifikasi," kata Tito di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Tito menilai, usulan tersebut ramai dibicarakan di ruang publik karena media salah mengutip pernyataannya. "Teman-teman media juga jangan salah kutip karena (media) salah kutip terus," ujar eks Kapolri itu.
Tito kembali menegaskan pilkada langsung yang sudah berjalan selama 15 tahun perlu dievaluasi. Ia berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai Kapolri dan Kapolda Papua.
Meskipun niatnya untuk meningkatkan partisipasi warga, menurut Tito, banyak dampak negatif yang muncul karena pilkada langsung, seperti intensitas konflik yang tinggi, biaya pilkada yang mahal, dan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.