Berita Kumpulan Hukum Perdata Hari Ini

Komisi Yudisial pastikan kawal proses banding putusan PN Jakpus

KY tidak berwenang memeriksa putusan, namun hanya bisa mengawasi proses hukum di tingkat selanjutnya.

Dalam estimasi Partai Prima, proses awal tahapan pemilu sekitar 2 tahun 4 bulan.

PN Jakpus membantah tudingan berlebihan Mahfud MD atas putusan penundaan pemilu.

Sejak UU Administrasi Pemerintahan berlaku, semua gugatan PMH oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.

KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait.

Putusan ini masuk dalam kategori putusan yang non-executable karena tidak memiliki aspek manfaat dan kepastian hukum.

KY akan melakukan penindakan jika ada dugaan pelanggaran perilaku hakim PN Jakpus dalam memutuskan penundaan Pemilu 2024.

Putusan yang mengabulkan gugatan Partai Prima ini menghukum KPU untuk menunda pemilu.

Majelis hakim PN Jakbar sebelumnya memvonis bebas Henry Surya karena kasusnya tergolong perdata, bukan pidana.