Berita Kumpulan UU Pemilu Hari Ini

Alasan masyarakat sipil tak banyak komentari putusan MK No.141

MK menegaskan, pemaknaan baru melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/202 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan ini memungkinkan Prabowo ikut berkontestasi pada Pilpres 2024.

Terbukti dari substansi perkara berkaitan erat dengan pencalonan/pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024.

Pada perkara Nomor 90 dan 91 dengan isu yang sama, ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara.

Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Para pemohon mengunggat batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun diubah menjadi 30 tahun.

Menurut PAN, presidential threshold juga harus dikoreksi selain sistem pemilu.

Sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup menjadi polemik menjelang Pemilu 2024.

Penerapan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan UUD 1945 karena melemahkan, mereduksi fungsi partai politik.

Sejak UU Administrasi Pemerintahan berlaku, semua gugatan PMH oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.