TI Indonesia: 82,37% komisaris BUMN diangkat karena pertimbangan politis

Transparency International (TI) Indonesia menyebut, 82,37% dari 482 komisaris BUMN diangkat berdasarkan pertimbangan politis. Hasil ini didapatkan dari pantauan TI Indonesia ke 106 perusahaan BUMN. 

Sekretaris Jenderal TI Indonesia Danang Widoyoko menuturkan, 17,63% komisaris diangkat dari kalangan profesional. 

"Sisanya 82,37% diangkat berdasarkan pertimbangan politis. Pertimbangan politis itu bukan hanya politisi, tetapi juga birokrasi, aparat penegah hukum, militer, dan jabatan strategis," ujar Danang, Rabu (16/6).

TI Indonesia mencatat, sebanyak 249 birokrat menjadi komisaris BUMN dengan birokrat dari Kementerian Keuangan menjadi yang paling banyak menjadi komisaris di perusahaan BUMN, yaitu 44 orang. Lalu, disusul oleh Kementerian BUMN, PUPR, Kementerian Perhubungan, dan kementerian atau lembaga lainnya. 

Menurut Danang, penempatan birokrat menjadi komisaris BUMN ini akan sarat dengan konflik kepentingan. Dia meragukan pengawasan komisaris dari birokrasi tersebut akan efektif. Begitupula dengan independensi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

"Komisaris dari politisi, paling banyak dari relawan ada 44 orang. Kenapa? Karena syaratnya bukan pengurus partai politik, nonpartainya terpenuhi," ucapnya. 

Selain itu, TI Indonesia juga mencatat banyak komisaris yang terafiliasi partai politik. Terbanyak, berasal dari PDIP dengan tujuh orang. Selain itu, beberapa komisaris juga berasal dari organisasi masyarakat, yakni lima orang berasal dari Nahdatul Ulama.