APBN 2023 anggarkan Rp608,3 triliun untuk SDM

Komitmen pemerintah menjaga anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dilakukan dalam APBN 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing ini mengalami peningkatan dibandingkan APBN 2022, yaitu dari Rp574,9 triliun, naik menjadi Rp608,3 triliun.

“Anggaran pendidikan 2023 sebesar Rp608,3 triliun menggambarkan 20% komitmen tetap dijaga,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, Selasa (30/8).

Adapun komposisi anggaran, masing-masing akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp233,9 triliun, guna membiayai Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa yang memperoleh beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 976,8 ribu mahasiswa yang memperoleh beasiswa. Kemudian untuk tunjangan profesi guru baik PNS maupun non-PNS, dengan jumlah non-PNS mencapai 556,9 ribu orang.

Alokasi berikutnya senilai Rp305 triliun akan disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang akan digunakan untuk membiayai operasional sekolah atau BOS bagi 44,2 juta siswa dan biaya operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi 6,1 juta peserta didik.

Sisanya sebanyak Rp69,5 triliun akan dialokasikan sebagai dana abadi pendidikan seperti dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Srimul menyampaikan, arah kebijakan anggaran pendidikan pada APBN 2023 untuk meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan.

“Anggaran pendidikan pada 2023 juga akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal),” pungkas Srimul.

Terakhir, anggaran pendidikan pada APBN 2023 juga ditujukan untuk penguatan link and match dengan pasar kerja, serta pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan kualitas layanan PAUD.