sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

APBN defisit, PNS terancam tidak dapat THR dan gaji ke-13

Pemerintah akan menghemat anggaran belanja termasuk pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 06 Apr 2020 17:31 WIB
APBN defisit, PNS terancam tidak dapat THR dan gaji ke-13
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 27549
Dirawat 17951
Meninggal 1663
Sembuh 7935

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengkaji ulang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), demi menghemat belanja negara yang dialihkan untuk menangani Covid-19. 

Sri mengungkapkan instruksi pemotongan THR dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Harapannya, dengan memangkas belanja kementerian dan lembaga ini, pemerintah bisa menghemat sebesar Rp190 triliun.

“Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) via teleconference, Jakarta, Senin (6/4).

Sri Mulyani juga memaparkan pertimbangan tersebut menyusul turunnya proyeksi penerimaan negara sebesar 10% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sebesar Rp2.233,2 triliun, hanya menjadi Rp1.760,9 triliun.

Penurunan penerimaan negara tersebut utamanya disebabkan oleh berbagai insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah, baik untuk menjaga kesehatan masyarakat maupun untuk melindungi sektor industri dari terpaan krisis yang semakin dalam.

Sementara, belanja negara terus mengalami peningkatan hingga Rp2.613,8 dari sebelumnya Rp2.504,4 triliun. Peningkatan belanja akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan lewat bantuan sosial, dan juga pemberian insentif bagi tenaga medis yang berjuang di garis depan menghadang Covid-19.

"Presiden telah menginstruksikan untuk meningkatkan belanja kesehatan Rp75 triliun dan bantuan sosial (bansos) Rp110 triliun, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp70 triliun," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani defisit anggaran akan melebar ke 5,07% dan masih ada kemungkinan meningkat, seiring dengan eskalasi persebaran coronavirus yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia.

Sponsored

“Ini masih di dalam proses untuk terus kami lakukan penyempurnaan. Ini prediksi berbasis skenario yang dilihat dari asumsi yang dikembangkan. Tiap pekan dan bulan akan terus update outlook yang bergerak dan berubah," ujarnya.

Berita Lainnya