sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS nilai aturan beli pertalite dan solar via MyPertamina timbulkan masalah baru

Jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran cukup dibuat aturan dan sanksi jelas.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 29 Jun 2022 16:35 WIB
PKS nilai aturan beli pertalite dan solar via MyPertamina timbulkan masalah baru

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengkritik rencana PT Pertamina yang akan mewajibkan pemilik kendaraan roda empat atau lebih untuk membeli BBM bersubsidi (solar dan pertalite) melalui aplikasi MyPertamina. Pipin menilai, aturan tersebut merepotkan rakyat dan berpotensi menumbulkan masalah baru.

"Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Kebijakan ini harus dicabut," ungkap Pipin dalam keterangannya, Rabu (29/6).

Jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran cukup dibuat aturan dan sanksi jelas.

"Sebenarnya peraturannya bisa dibuat simpel. Misalnya mobil cc di atas 1500 dilarang menggunakan pertalite, di bawah 1500cc boleh menggunakan pertalite. Begitu juga motor di atas 125cc dilarang, motor di bawah 125cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas," ujarnya.

Selain merepotkan, Pipin juga menilai penggunaan handphone (HP) saat pengisian BBM di SPBU juga berisiko. Selain itu, menurut Pipin, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi smartphone terbaru.

"Penggunaan HP saat pengisian BBM kan sudah dilarang, itu sudah ada aturannya. Kok malah mau dibolehkan. Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya," jelas Pipin.

Menurut Pipin, dengan mengontrol pembelian pertalite, pemerintah sepertinya ingin mengontrol untuk mulai mengurangi distribusi pertalite di tengah-tengah masyarakat.

"Artinya masyarakat didorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar," katanya.

Sponsored

Senada, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, penggunaan aplikasi MyPertamina jelas akan menyulitkan masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi. Dalihnya, tidak semua masyarakat mempunyai telepon seluler yang memadai untuk dipasangkan aplikasi tersebut.

"Masyarakat kecil pengguna BBM bersubsidi ini belum tentu memiliki smart phone untuk mengakses aplikasi MyPertamina. Sehingga perlu sosialisasi, edukasi dan pentahapan bagi penerapan sistem ini," kata Mulyanto, Rabu (29/6). 

Mulyanto meminta Pertamina meninjau ulang rencana penggunaan aplikasi ini. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan Pertamina untuk mengatur konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. 

"Yang perlu dibatasi itu adalah penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan mewah. Bukan pembatasan untuk semua masyarakat," ujar politikus PKS ini.

Menurut dia, Pertamina juga tidak dapat langsung mengeksekusi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini. Pertamina harus menunggu perubahan Perpres tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, baik pertalite maupun solar. 

Mulyanto mengingatkan bahwa regulasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini tengah diperbaiki, sebab evisi peraturan presiden belum tuntas. Selanjutnya, aturan teknisnya ada di Peraturan BPH Migas. 

"Pertamina sebagai operator tidak membentuk aturan. Hanya menjalankan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Jadi memang sebaiknya Pertamina menunggu terbitnya secara definitif regulasi pemerintah tersebut," pungkasnya. 

Berita Lainnya
×
tekid