Dampak pandemi Covid-19 terhadap agenda pembangunan di Indonesia

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menggarisbawahi lima masalah ekonomi politik pada masa pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkannya dalam webinar yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertajuk "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Fondasi Ekonomi & Agenda Pembangunan di Indonesia", Jumat (13/8)

Menurut Didik masalah pertama pada saat ini yaitu fiskal yang rapuh dan utang besar.  Bahkan sebelum krisis, pemerintah Indonesia cenderung menggenjot utang untuk membangun.

"Setelah Covid, pemerintah memutuskan utang setiap tahun sangat tinggi, sekitar Rp1225 triliun pada tahun lalu dan lebih tinggi lagi tahun ini. Ini akan menjadi warisan dan jebakan berbahaya bagi presiden berikutnya," katanya, dalam keterangan tertulisnya.

Masalah kedua adalah masalah kepemimpinan dan kebijakan yang tidak memadai dalam mengatasi Covid-19. "Kepemimpinan diuji saat krisis. Dengan hasil seperti ini kepemimpinan dalam penanganan covid jauh dari memadai," ucapnya.

Masalah ketiga, Indonesia jatuh menjadi negara menengah bawah karena pertumbuhan rendah. Jika ekonomi terus tumbuh rendah saat ini dan masa mendatang, maka Indonesia potensial masuk ke dalam jebakan kelas menengah (middle  income trap).

Keempat, ketergantungan ekonomi dan politik terhadap Cina sangat tinggi. Indonesia mengalami defisit sangat besar dalam neraca perdagangan dengan Cina. Defisit turun sedikit karena Covid dan tidak bisa impor maksimal tetapi defisit ini bersifat laten dan akan melemahkan sektor ekonomi luar negeri Indonesia.

"Nilai tukar rupiah akan selamanya lemah, apalagi dirundung defisit jasa, yang juga laten." ungkapnya.

Kelima, Indonesia sekarang secara politik kehilangan prinsip bebas aktif. Politik luar negerinya sangat lemah, jauh dibandingkan di masa lalu.  

"Saya melihat bahwa kepemimpinan Indonesia di dalam masyarakat internasional terutama ASEAN saja itu jauh sekali dibandingkan dengan masa-masa Ali Alatas walaupun income waktu itu sangat rendah, belum terlalu tinggi," ucap Didik.

Managing Director PPPI Khoirul Umam  mengungkapkan, isu ekonomi menjadi hal yang cukup krusial dalam konteks penataan pascapandemi.

"Beberapa aspek menjadi sensitif. Pemerintah meng-highlight dan di blow-up secara serius lompatan angka 7,07% sementara ekonomi rumah tangga tidak menggembirakan," kata dia.

Ia juga menyinggung skema strategi pembangunan di Indonesia dari basis optimisme. Dulu pemerintahan Jokowi mencoba menggenjot aspek infratruktur. Investasi infrastruktur dilakukan secara cukup eksesif dan diharapkan mampu mengakselerasi. Tetapi sementara waktu berjalan, impact-nya belum signifikan bahkan sekarang dalam  situasi pandemi menjadi bumerang bagi indonesia dalam konteks ekonomi yang makin tersendat.  

Sementara ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan, jika krisis sebelumnya, termasuk Depresi Besar 1929-1939 dipicu oleh sektor keuangan, maka krisis dewasa ini dipicu krisis kesehatan.

 "Saving live is saving the economy. Yang terjadi bukan semata disrupsi ekonomi dan kesehatan, melainkan meliputi hampir semua aspek kehidupan sosial, budaya, politik dan pertahanan. Penyembuhan harus dengan pola pikir baru, lintas disiplin dan melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.