sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Darmin: Transformasi ekonomi kunci pemerataan kesejahteraan rakyat

Transformasi ekonomi bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas. 

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 09 Agst 2019 17:16 WIB
Darmin: Transformasi ekonomi kunci pemerataan kesejahteraan rakyat

Pemerintah menyatakan bakal melakukan transformasi ekonomi dalam menyelesaikan tantangan perekonomian Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan transformasi ekonomi menjadi prasyarat dalam penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.

Transformasi ekonomi ini juga diyakini dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. 

“Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat,” kata Darmin di Jakarta, Jumat (9/8).

Menurut Darmin, tranformasi ekonomi berbeda dengan tranformasi struktural yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Tranformasi ekonomi berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara, transformasi struktural merupakan peralihan tenaga kerja yang berbasis sumber daya alam ke sektor yang menciptakan nilai tambah seperti industri. Hal ini juga dapat memicu urbanisasi dari desa ke kota.

"Sementara tranformasi ekonomi, mereka tidak perlu pindah ke kota, dan berubah dari petani jadi buruh. Sebab perekonomian akan difokuskan di tempat mereka tinggal, misal seperti Kementerian Desa punya program satu desa satu komoditi unggulan," lanjutnya. 

Darmin mengatakan tranformasi ekonomi ini nantinya akan mengubah pola-pola pertanian lama, menjadi pertanian yang komersial. 

Sponsored

"Dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya off taker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik,” katanya. 

Darmin menjelaskan kebijakan transformasi ekonomi memang dipicu oleh sejumlah hal baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya perekonomian global yang sedang menghadapi tantangan ketidakpastian karena dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. 

"Selain itu penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia, serta pelonggaran kebijakan moneter yang diambil sejumlah negara," jelasnya. 

Hal tersebut ditambah dengan sejumlah tantangan dalam negeri yang mendesak untuk segera diatasi, misalnya peringkat infrastruktur yang masih berada pada level menengah yaitu peringkat 54 dari 160 negara di dunia, biaya logistik dirasa masih kurang kompetitif, ketimpangan dalam hal penguasaan lahan dan tanah, serta tantangan dalam pasar tenaga kerja serta kesempatan berusaha.

"Indonesia masih dihadapkan pada saving-investment gap, produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan, serta Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi," jelas Darmin.

Darmin memaparkan setidaknya ada 5 pilar dalam melakukan transformasi ekonomi yaitu optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM, dan konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan. 

Sementara itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi dengan tujuan untuk melahirkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. 

Namun, untuk mentransformasikan ekonomi menjadi lebih maju, diperlukan penguasaan teknologi, modal dan skill.

JK menjelaskan risiko yang akan dihadapi nantinya juga dapat diselesaikan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi guna mencapai skala ekonomi ideal bagi masing-masing sektor usaha. 

“Diperlukan juga kebijakan yang keras, pemimpin yang kuat untuk mengubah ekonomi. Birokrasi kita juga harus cepat, dan ekspor pun harus ditingkatkan, serta APBN harus efisien,” ujarnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid