DPR dorong audit investigasi lessor pada krisis keuangan Garuda

Komisi VI DPR mendorong audit investigasi terhadap lessor yang diduga menjadi biang kerok krisis di  PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Tbk atau GIAA. Lessor adalah perusahaan yang menyediakan jasa leasing atau menyewakan barang dalam bentuk guna usaha.

"Kalau perlu, Bapak (Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra) audit buat bantu negosiasi dengan lessor. Kalau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyatakan bahwa memang ada kerugian di situ, ya kita bawa itu buat modal ke luar negeri," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi GIAA di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

Menurut Hekal, persoalan dengan lessor merupakan penyakit yang bukan hanya kerap terjadi di Garuda Indonesia, tetapi di semua maskapai penerbangan. Dari penelusurannya, Garuda kewalahan menghadapi lessor yang kuat secara hukum. Kendati begitu, Hekal mengatakan tidak ada yang kebal hukum jika ditemukan indikasi korupsi.

"Saya tanya, kenapa lessor-nya gak diotak atik? Seingat saya, hukum itu kuat kalau tidak ada unsur korupsinya. Kalau ada unsur korupsinya, apapun bisa dibatalin," ujarnya. Hekal menambahkan, penyelamatan Garuda harus dilakukan dengan cara suntikan dana, bukan untuk menutupi utang masa lalu.

Diketahui, GIAA sedang mengalami kesulitan keuangan imbas kesalahan pengelolaan masa lalu dan dampak pandemi Covid-19. Utang perseroan terus menumpuk hingga mencapai Rp70 triliun. Utang GIAA membengkak dan bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan.

Beban paling besar berasal dari perjanjian kerja sama dengan lessor. PT Garuda pun tengah menjajaki renegosiasi dengan beberapa lessor untuk mengurangi tanggungan.

"Kalau memang perlu, kami akan suntik payment. Tetapi tidak boleh suntik payment buat nutupin dosa masa lalu. Bukan mensubsidi korupsinya orang lain, subsidi rente. Kalau leasing-nya sudah sesuai dengan harga, kan kami jadi semangat untuk suntik lagi. Mau melihat Garuda bangkit lagi. Bukan buat nutupin rente orang," kata politisi Partai Gerindra ini.

"Jadi kami mau selamatkan Garuda. Kami akan desak Menteri BUMN," sambungnya.

Desakan mengaudit lessor juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung. Apalagi, kata dia, Dirut Garuda Irfan Setiaputra sudah menyampaikan ke publik adanya ketidakwajaran secara finansial.

"Misalnya leasing lebih mahal. Kalau Bapak (Irfan) perlu itu (audit), supaya kekuatan Bapak juga kuat. Begitu juga bargain kepada lessor. Ya penegakan hukum saja pak. Mereka juga takut berhadapan dengan hukum. Kalau perlu audit investigasi, ya kita dorong, supaya Bapak kuat dalam upaya penyelamatan Garuda," tandas politisi Partai Nasdem ini.