DPR: Rencana pembangunan pembangkit nuklir bukan wacana

Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Totok Daryanto, menegaskan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi keputusan politik yang tidak dapat diabaikan. Ia menekankan pembahasan seharusnya tidak lagi berkutat pada perlu atau tidaknya PLTN, melainkan sudah masuk ke tahap pemilihan skenario pembangunan yang paling tepat bagi Indonesia, baik dari sisi biaya, keamanan, hingga efisiensi.

Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Dirut PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) dan Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).

“Masalah PLTN itu sudah menjadi keputusan politik. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Apalagi dengan regulasi-regulasi sudah kita tetapkan. Jadi kita mestinya mulai berpikir, gimana cara bangun PLTN yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Tentu yang paling efisien dan paling aman. Kita enggak lagi membahas dari awal, ini penting atau tidak,” jelasnya.

Totok juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk membangun penerimaan publik terhadap kehadiran PLTN. ”Tergantung bagaimana kita melakukan sosialisasi. Kita sudah berani menggeser PLTN dari prioritas terakhir menjadi bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional,” ujar Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dalam rapat tersebut, tiga skenario pengembangan PLTN sempat dipresentasikan. Totok mendorong agar DPR dan pihak eksekutif mendalami setiap opsi secara komprehensif sebelum mengambil keputusan akhir.

“Skenario 1, 2, dan 3 harus didalami. Apa persoalannya, berapa biayanya, dan lain sebagainya. Kita harus mulai memilih mana yang paling sesuai dengan kondisi kita sekarang,” tegasnya.

Selain itu, Totok juga mengusulkan agar lembaga seperti Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Nuklir (PATAN) berada di bawah pengawasan Komisi XII DPR, mengingat perannya yang sangat strategis dalam pengembangan PLTN dan energi nasional.

“Ini bukan soal mitra komisi, tapi kebutuhan nasional. Ketika PLTN jadi prioritas, maka tidak mungkin PATAN yang punya peranan besar justru berada di komisi lain,” tandasnya.

Legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini juga mendorong agar RDP selanjutnya dikhususkan untuk membahas pengembangan PLTN secara lebih mendalam dan produktif, mengingat kompleksitas teknis dan strategis dari kebijakan ini