Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11% (c-to-c). Pada triwulan IV-2025, ekonomi tumbuh 5,39% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Angka tersebut sejalan dengan proyeksi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia dalam laporan CORE Economic Outlook 2026: Resiliensi Terjaga, Akselerasi Tertahan yang memperkirakan pertumbuhan 2025 berada di kisaran 5,06 hingga 5,15%, serta pertumbuhan triwulan IV sebesar 5,21% sampai 5,48%.
Meski terlihat solid, CORE menilai terdapat persoalan pada kualitas pertumbuhan ekonomi yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Sepanjang 2025, seluruh komponen pengeluaran tercatat tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga meningkat 4,98% dan berkontribusi 53,88% terhadap PDB, sehingga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.
Namun, CORE menilai pertumbuhan konsumsi masih bergantung pada stimulus pemerintah, bukan penguatan daya beli yang bersifat organik. Hal ini tercermin dari lonjakan belanja bantuan sosial tunai sebesar 66,88% (yoy) pada triwulan IV, termasuk tambahan bansos Rp7,1 triliun pada Juni sampai Juli dan Rp29,9 triliun pada Oktober hingga Desember 2025.
Di sisi lain, sejumlah indikator struktural menunjukkan tekanan berlanjut. Upah riil di sektor manufaktur, perdagangan, dan konstruksi masing-masing masih terkontraksi -1,5%, -2,5%, dan -4%. selian itu, penjualan rumah kelas menengah dan besar juga turun 12,3% dan 23%, sementara jumlah penumpang pesawat menyusut 11%.
Tanpa dukungan bansos dan diskon tarif listrik, konsumsi dinilai sulit bertahan pada level saat ini.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,09% dengan kontribusi 28,77% terhadap PDB. Bersama konsumsi rumah tangga, kedua komponen ini menyumbang 82,65% PDB.
Namun, percepatan investasi pada triwulan IV dinilai lebih dipengaruhi pola belanja pemerintah di akhir tahun fiskal. Belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melonjak 40,14% (yoy) dan 17,40% (c-to-c), sementara realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh 9,74% (yoy) serta impor barang modal naik 22,17% (yoy).
Meski memberi sinyal positif, CORE mencatat sepanjang 2025 PMA cenderung melemah akibat sikap wait and see investor asing. Tantangan diperkirakan muncul pada 2026 ketika belanja modal pemerintah diproyeksikan turun sekitar 20%.
Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh 7,03%, didorong kenaikan nilai ekspor barang nonmigas dan jasa, tetapi sebagian dipicu front-loading sebelum penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat pada Agustus 2025, bukan peningkatan daya saing fundamental. Penurunan ekspor ke AS mulai terlihat sejak Agustus hingga September 2025 sebagai dampak langsung tarif first-round effect dan diperkirakan akan berlanjut pada 2026.
Sementara itu, impor tumbuh 4,77%, menandakan aktivitas domestik masih berjalan meski daya beli melemah.
Sejumlah indikator triwulan IV menunjukkan perbaikan, antara lain indeks penjualan eceran riil tumbuh 5% (yoy), transaksi uang elektronik dan kartu naik 14,46% (yoy), serta transaksi e-retail/marketplace meningkat 12,20% (q-to-q).
Meski demikian, CORE menilai capaian tersebut lebih mencerminkan efektivitas stimulus jangka pendek dibanding pemulihan ekonomi yang fundamental. Pertumbuhan 5,39% pada triwulan IV dinilai ditopang faktor temporer dan musiman.
CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 4,9% sampai 5,1%, dan berpotensi lebih rendah dari 2025.
Tekanan diperkirakan datang dari banyak hal, pertama melemahnya ekspor akibat tarif resiprokal AS dan penurunan harga komoditas energi batu bara turun sekitar 7% dan minyak mentah Brent 12%. Kedua, konsumsi rumah tangga diperkirakan kehilangan bantalan stimulus. Ketiga investasi asing masih dibayangi ketidakpastian kebijakan.
Keempat, di sisi fiskal, APBN 2026 menunjukkan perubahan signifikan: belanja modal turun 20,4%, sedangkan belanja barang naik 47,5% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa, dengan target penerimaan Rp3.153 triliun yang dinilai ambisius.
CORE menegaskan kualitas pertumbuhan sama pentingnya dengan besaran angka pertumbuhan itu sendiri. Pemerintah dinilai perlu memperbaiki iklim investasi, melindungi industri padat karya dari impor ilegal, memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil terutama Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong integrasi pembangunan sektor pertanian, manufaktur, dan jasa.
Tanpa langkah kebijakan yang lebih terarah, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap resilien, tetapi sulit mencapai akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi.
