Impor baja masih menjadi favorit hingga kuartal kedua tahun ini

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan impor baja masih menjadi favorit selama 2021 hingga kuartal II 2022. Selain baja, minyak dan gas (migas) juga menjadi salah satunya.

Deputi Perekonomian dan Maritim BPKP, Salamat Simanullang mengatakan, angka yang dicapai pada importasi baja ini mencapai satuan triliun. Hitungan ini didasarkan pada waktu per tahun.

"Baja itu salah satu yang menduduki peringkat satu paling tinggi importasi barang yang masuk ke Indonesia pada tahun 2021. Triliunan hitungannya per tahun," kata Salamat saat ditemui Alinea.id di Gedung BPKP, Selasa (14/6).

Salamat menyebut, importir baja dilakukan oleh pihak korporasi, baik dari swasta maupun perusahaan yang berada dalam naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, sektor kelembagaan seperti kementerian tidak turut di dalamnya.

"Bukan sektor kementerian atau lembaga itu justru korporasi, bisa BUMN bisa swasta," ujar Salamat.

Baja yang diimpor banyak digunakan untuk produksi material dari setiap korporasi tersebut. Kegiatan pembangunan yang kerap dilakukan oleh Kementerian PUPR tidak menunjukkan adanya penggunaan baja dari import tersebut.

"Peruntukkannya ke industri," ucap Salamat.

Terkait impor baja, Kejaksaan Agung sudah menetapkan satu lagi tersangka dalam kasus ini. Tersangka adalah BHL selaku owner atau pemilik Meraseti Group yakni PT Meraseti Logistic Indonesia, PT Meraseti Transportasi Indonesia, PT Meraseti Maritim Indonesia, PT Meraseti Digital Kreatif, PT Meraseti Konsultama Indonesia, PT Meraseti Bakti Nusantara, PT Meraseti Anugerah Utama, dan lainnya.

Kejagung juga telah menetapkan enam tersangka korporasi atas kasus tersebut, yakni PT Jaya Arya Kemuning (JAK), PT Duta Sari Sejahtera (DSS), PT Intisumber Bajasakti (IB), PT Prasasti Metal Utama (PMU), PT Bangun Era Sejahtera (BES), dan PT Perwira Adhitama (PA).