sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Importir bawang putih tolak aturan pos tarif

Penerapan pos tarif disebut akan memicu perang dagang baru dengan China.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 17 Sep 2020 18:47 WIB
Importir bawang putih tolak aturan pos tarif
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Pelaku impor bawang putih di bawah Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) menolak rencana Kementerian Pertanian yang akan memberlakukan pos tarif untuk menggantikan kebijakan wajib tanam bawang putih bagi importir. 

Ketua II Pusbarindo Valentino mengatakan penerapan pos tarif akan memicu perang dagang baru dengan China. Pasalnya, selama ini sekitar 95% konsumsi bawang putih Indonesia berasal dari negeri tirai bambu tersebut. Valentino mengatakan kebijakan Indonesia menerapkan kebijakan pos tarif tersebut akan direspons sama oleh China.

"Kebijakan pos tarif ini akan membuka peluang perang dagang baru dengan China, mereka berpotensi akan merespons atau membalas dengan aturan atau tindakan yang lebih merugikan kita," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (17/9).

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para stakeholder terkait mulai dari petani hingga importir untuk mendapatkan masukan yang pas terkait kebijakan tersebut. 

Sponsored

Tak hanya berpotensi memicu perang dagang dengan China, kebijakan itupun dinilai bertentangan dengan kebijakan organisasi perdagangan dunia atau world trade organization (WTO).

"Aturan pos tarif ini bertentangan dengan WTO dan Indonesia telah beberapa kali mengalami kekalahan," ujarnya.

Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut tengah mengkaji sistem baru untuk menggantikan program wajib tanam yang selama ini dibebankan kepada importir bawang putih. Salah satu alternatif penggantinya dengan menerapkan sistem pos tarif. Nantinya, dana dari pembayaran akan dikumpulkan dan dilelang kepada perusahaan yang sanggup menggunakan uang itu untuk kegiatan pertanaman dalam negeri.

Berita Lainnya