India melarang semua impor dari Pakistan

India melarang impor semua barang yang berasal dari atau transit melalui Pakistan. Keputusan ini dilatarbelakangi ketegangan antara kedua negara bersenjata nuklir itu meningkat setelah serangan teror mematikan bulan lalu.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri India mengatakan larangan tersebut akan segera berlaku, menurut pemberitahuan pada tanggal 2 Mei.

“Pembatasan ini diberlakukan demi kepentingan keamanan nasional dan kebijakan publik,” katanya, seraya menambahkan bahwa pengecualian terhadap larangan ini memerlukan persetujuan pemerintah terlebih dahulu.

Lebih dari dua lusin orang, sebagian besar wisatawan, tewas di Kashmir pada tanggal 22 April. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menuduh Pakistan terlibat dan berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Pakistan telah membantah adanya hubungan dengan serangan itu dan memperingatkan akan melakukan pembalasan jika India mengambil tindakan militer.

Sejak serangan tersebut, tindakan hukuman India untuk memutus hubungan dengan Pakistan termasuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus tahun 1960, membatalkan visa warga Pakistan yang tinggal di India, memaksa diplomat Pakistan keluar dari negara tersebut dan membatasi wilayah udaranya.

Pakistan juga telah mengumumkan tindakan balasannya terhadap India, termasuk menghentikan semua perdagangan, menutup wilayah udaranya, dan mengusir diplomat India. Pakistan telah memperingatkan bahwa segala upaya untuk mencegah aliran air yang dijanjikan dalam perjanjian yang telah berusia puluhan tahun itu akan dianggap sebagai tindakan perang.

Perdagangan antara kedua negara telah menurun selama beberapa tahun terakhir. India mengimpor barang senilai US$420.000 dari Pakistan antara April 2024 dan Januari 2025, penurunan tajam dari impor senilai US$2,86 juta selama periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data dari kementerian perdagangan India.

Ekspor dari India ke Pakistan juga turun menjadi US$447,7 juta antara April 2024 dan Januari 2025 dari US$1,1 miliar tahun sebelumnya, menurut data kementerian.

Sementara pejabat AS termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah mendesak de-eskalasi untuk menghindari konflik regional yang lebih luas, menteri luar negeri India Subrahmanyam Jaishankar menegaskan minggu ini bahwa "pelaku, pendukung, dan perencana serangan harus dibawa ke pengadilan." (gulfnews)