Selama bertahun-tahun, sebuah kartu identitas pemilih menjadi bukti bahwa Beauty, pekerja seks berusia 36 tahun yang telah tinggal dan bekerja di GB Road selama lebih dari dua dekade, memiliki tempat dalam proses demokrasi India.
Ia mendapatkan voter ID pertamanya pada 2008 dan pernah menggunakan hak pilihnya. Namun, dalam proses revisi daftar pemilih terbaru, ia kesulitan membuktikan kelayakannya karena tidak memiliki dokumen akta kelahiran, sertifikat pendidikan, atau dokumen keluarga yang dibutuhkan untuk menelusuri riwayatnya (The Guardian, 18/9/2026).
Kisah Beauty bukan kasus tunggal. Di GB Road, sejumlah pekerja seks menghadapi persoalan serupa ketika India melakukan revisi daftar pemilih secara intensif melalui SIR atau Special Intensive Revision.
Sekitar 650 pekerja seks yang sebelumnya tercatat dalam daftar pemilih di wilayah GB Road, sedikitnya 500 ditandai sebagai “shifted” atau belum dapat membuktikan kelayakannya karena persoalan dokumentasi (The Guardian, 18/9/2026).
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dokumentasi bukan sekadar masalah individual. Dalam kelompok yang sebelumnya tercatat sebagai pemilih, sebagian besar kini menghadapi persoalan proses verifikasi daftar pemilih.
Sebanyak 4,67 juta nama atau sekitar 33% dari pemilih sebelumnya di Delhi hilang dari daftar pemilih sementara yang terbit pada 31 Agustus lalu. Kasus warga GB Road sebenarnya hanyalah cermin dari masalah yang lebih besar.
Untuk mereka yang riwayat tempat tinggalnya sulit didokumentasikan, proses verifikasi administrasi yang kaku sering kali menjadi tembok penghalang yang memisahkan mereka dari hak pilihnya.
Dalam laporan Guardian (18/9/2026), ECI (Election Commission of India) menjelaskan bahwa daftar pemilih memiliki tujuan menjaga integritas dan memperbarui daftar pemilih, termasuk memastikan pemilih yang memenuhi syarat tercatat.
Namun, proses tersebut dinilai memberikan beban dokumentasi yang besar kepada warga tertentu, termasuk kelompok yang hidup dalam kelompok marginal atau tidak memiliki riwayat dokumen yang lengkap.
Bagi Beauty, voter ID bukan sekadar dokumen identitas. Ia memandang hal tersebut sebagai kesempatan untuk memberikan suara sebagai bukti bahwa dirinya memiliki kedudukan yang sama dengan warga lainnya dan memiliki hak untuk ikut menentukan pilihan politik (Guardian, 18/9/2026).
Kasus di GB Road menjadi cermin bahwa pemutakhiran data pemilih bukan sekadar urusan menghitung angka. Lebih dari itu, ada realitas hidup yang dipertaruhkan dalam hal apakah warga punya dokumen resmi, apakah mereka mudah ditemukan di alamat tercatat, dan sejauh mana sistem mau merangkul mereka yang hidup di luar batasan 'normal'.
Bagi para pekerja seks di GB Road yang sering kali berhadapan dengan dokumen tidak lengkap, riwayat pindah-pindah, hingga hubungan keluarga yang terputus, proses verifikasi ini menjadi tembok yang sulit ditembus.
Bagi sebagian orang yang berkasnya rapi, verifikasi hanyalah urusan formalitas biasa. Namun, bagi mereka yang tak berjejak secara administratif, proses yang sama berubah jadi perjuangan berat hanya untuk membuktikan bahwa mereka ada dan berhak memilih.
