Indonesia rayu Jepang agar terima ISPO

Pemerintah lakukan lobi-lobi agar produk biomassa Indonesia dapat masuk ke pasar Jepang lebih leluasa. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan berupaya melakukan negosiasi dengan Jepang untuk menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikat setara Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Kami akan komunikasikan dengan Jepang. Mungkin mereka tidak tahu kita punya standar ISPO, mungkin aja," katanya di Hotel Akmani, Rabu (7/8). 

Saat ini, ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia ke Jepang tidak terlalu signifikan. Meski begitu, Musdhalifah mengatakan, pangsa pasar Jepang penting untuk menaikkan citra CPO Indonesia. 

"Ini penting untuk membangun image kelapa sawit kita. Dengan ISPO, kita harus meyakinkan mereka bahwa kita mengelola kelapa sawit kita dengan prinsip yang berkelanjutan," ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, anggapan bahwa produk olahan nabati dari kelapa sawit memiliki risiko yang tinggi dapat sedikit terbantahkan. Selama ini, Uni Eropa menuduh industri kelapa sawit Indonesia mencemari lingkungan dengan menyumbang emisi dari pembakaran hutan, melepaskan gas karbon, serta merusak alam.

"Tidak fair komunikasi internasional yang selalu bilang sawit merusak. Kita bisa buktikan sudah melakukan tata kelola yang sustainable," ucapnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi. Menurutnya, Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang yang dibuka oleh Jepang. Apalagi, kedua negara memiliki hubungan yang baik. 

"Jadi ini tantangan, mumpung Jepang berbaik hati membuka peluang, dengan memanfaatkan hubungan baik kita dengan Jepang, kita harus bisa genjot (ekspor)," katanya di lokasi yang sama.

Paling tidak, katanya, dengan diterimanya produk turunan CPO di pasar Jepang, Indonesia bisa mengatakan pada dunia bahwa produknya diakui oleh Jepang dengan standar pengelolaan dan pengolahan yang baik. 

"Kita bisa bilang ke dunia, Jepang sudah menggunakan standar ISPO," ujarnya.

Potensi pasar 

Kanya menambahkan biomassa Indonesia berpeluang menggantikan energi nuklir Jepang yang tutup. Meski demikian, dia belum bisa menyebut angka terkait besarnya potensi ekspor biomassa ke Jepang. 

"Maksud saya, kalau kebutuhan mereka lebih besar dari yang ada di Indonesia, ya sudah kita jual saja semua," katanya.

Menurut Musdhalifah Jepang mencari alternatif energi lainnya yaitu biomassa, setelah menutup reaktor nuklirnya karena masalah kebocoran.

Selain itu, pemerintah juga berupaya agar produk turunan dari kelapa sawit dapat masuk sebagai salah satu produk yang digunakan selama Olimpiade. Sekedar informasi, Jepang akan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas pada tahun 2020 mendatang. 

"Mereka sangat selektif sekali. Mereka tidak mau menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan," ucapnya.

Belum lama ini, pemerintah telah mempresentasikan produk kelapa sawit Indonesia di Jepang. Juga, telah telah menerima kunjungan dari tim Olimpiade Jepang untuk melihat proses pengolahan produk kelapa sawit.

"Waktu itu sudah konfirmasi sudah bisa (memakai produk olahan kelapa sawit Indonesia di Olimpiade). Kalau tidak salah, belum ada informasi adanya penolakan," tuturnya.

Dia berharap, produk turunan kelapa sawit dapat diterima sebagai salah satu produk yang digunakan selama Olimpiade 2020.

"Kalau mereka menyajikan makanan, kami harap minyak gorengnya menggunakan minyak dari kelapa sawit," ucapnya.

Tak hanya di Jepang, pemerintah Indonesia saat ini juga berjuang agar ISPO dapat diakui sebagai standar yang setara dengan RSPO di seluruh dunia. 

Seleksi firma hukum

Sementara itu, pemerintah masih menyeleksi firma hukum yang akan mewakili Indonesia untuk menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan renewable energy directive (RED) II.

Sejauh ini pemerintah telah membuka lelang dan ada tiga firma hukum internasional yang siap mendukung Indonesia.

"Sekarang kita bidding tiga lawyer terkenal yang punya pengalaman di WTO. Mereka yakin 100% menang. Mudah-mudahan segera diputuskan," ucap Musdhalifah.

Musdhalifah mengaku pemerintah membuka peluang bagi firma hukum VVGB Advocaten yang berbasis di Brussel, Belgia untuk mewakili Indonesia. Firma hukum tersebut disebut berpengalaman dalam kasus sengketa internasional.  

Sebelumnya VVGB Advocaten juga pernah menjadi kuasa hukum Indonesia dalam gugatan atas kasus pengenaan bea masuk anti-dumping yang dikenakan oleh Uni Eropa untuk komoditas yang sama pada tahun 2017 lalu. 

"Dan pada kasus tersebut Indonesia berhasil memenangkan perkara internasional tersebut. Karena kita menang dengan VVGB, tetap kita pakai lagi" ujarnya.