Janji Cipta Kerja, harapan atau fantasi?

Laju ekonomi Indonesia sudah kontraksi -5,32% sepanjang kuartal-II gara-gara pandemi. Pemerintah pun telah mengeluarkan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,1 triliun demi menolong perekonomian yang babak belur. Namun, hal ini dinilai masih belum cukup.

Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10), para anggota dewan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah diusulkan oleh pemerintah sejak awal tahun ini. Undang-undang sapu jagat yang bertajuk Omnibus Law ini merevisi 79 undang-undang dengan 1.244 pasal.

Bila tidak ada penolakan dari Presiden, RUU Cipta Kerja akan diundangkan secara otomatis dalam waktu 30 hari dan mulai berlaku di seluruh Indonesia. Sesuai namanya, undang-undang ini bertujuan menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan berinvestasi.

Di sisi lain, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mencatat investasi asing langsung secara global menurun dari US$2 triliun pada 2015 menjadi US$1,5 triliun pada 2019. Angka tersebut diperkirakan akan turun hingga 40% pada 2020 akibat pandemi. Apakah kehadiran UU Cipta Kerja mampu menarik semakin banyak investasi di tengah lesunya tren investasi global?

Hasrat menggenjot investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembuatan UU Cipta Kerja merupakan langkah yang tepat untuk mentransformasi perekonomian Indonesia yang berada di bibir resesi.

“UU Cipta Kerja yang baru diketok DPR adalah oritentasinya penciptaan lapangan kerja. Kita ketahui bersama setiap tahun 6,9 juta (pengangguran) yang membutuhkan kerja. Ada angkatan kerja baru 3 juta. Korban PHK dan dirumahkan 3,5 juta, sehingga setiap tahun dibutuhkan 13 juta. Inilah yang harus diisi agar mereka bisa menjadi wirausaha maupun terserap dalam dunia kerja,” terangnya dalam webinar Outlook 2021 : The Year of Opportunity, Rabu (21/10).

Airlangga menjelaskan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang terjadi sejak sebelum pandemi mendorong sebagian investor merelokasi usahanya untuk mengurangi ketergantungan rantai pasok. Menurutnya, Indonesia harus mampu mengambil peluang tersebut, salah satunya melalui UU Cipta Kerja. 

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menambahkan investasi akan didorong pada beberapa sektor prioritas seperti kesehatan, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan baterai lithium, infrastruktur, dan penurunan emisi karbon melalui energi baru terbarukan (EBT), transportasi listrik, dan proyek-proyek REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). Menurutnya, Indonesia masih menjadi negara yang diminati oleh investor asing.

“Investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menurun dari puncaknya di kuartal pertama 2020. namun PMA (Penanaman Modal Asing) cenderung flat. Dengan kunjungan saya ke Yunnan, Tiongkok, komitmen Tiongkok itu sungguh besar sekali. Sekarang belum kami rilis, tapi angkanya menurut saya sangat fantastis yang dilakukan B2B (Business to Business),” katanya dalam telekonferensi Rabu (21/10).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi dalam negeri perlahan mulai meningkat di tengah pandemi Covid-19. Pihaknya mencatat realisasi investasi pada kuartal-III mencapai Rp209 triliun atau naik 8,9% dibanding kuartal sebelumnya dan tumbuh 1,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. 

Adapun selama Januari-September 2020, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp611,6 triliun atau naik 1,71% dibanding periode yang sama 2019. Angka realisasi ini sebesar 74,8% dari target tahun ini sebesar Rp817 triliun. 

“Kalau 2021, dengan UU Cipta Kerja sudah disahkan, kemudian beberapa bagian yang kami butuhkan dalam kemudahan berusaha, saya yakin pasti realisasi investasi kita lebih tinggi dari 2020," jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (23/10). 

Harapan lain juga muncul dari 153 perusahaan yang rencananya akan siap masuk di 2021. Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut rencana besar berupa pembangunan industri baterai terbesar di dunia pada tahun depan.

Nilai realisasi investasi Rp611,6 triliun tersebut diperkirakan mampu menyerap 861.581 orang, masih di bawah target 1,2 juta orang pada akhir 2020. Setelah pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, BKPM menargetkan penyerapan meningkat jadi 1,3 juta tenaga kerja pada 2021 mendatang. 

“Itu (penyerapan) yang langung, belum tidak langsung. Bahkan yang tidak langsung bisa 3-4 kali lipat. Semakin besar berinvestasi kita dorong, maka semakin banyak yang kita dorong,” ungkapnya. 

Penyusunan produk turunan

Setelah pengesahan UU Cipta Kerja, Kementerian/Lembaga terkait berpacu dengan waktu menyusun rancangan peraturan turunannya berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden. Rencananya, sebanyak 36 PP dan 5 Perpres akan diterbitkan dalam waktu tiga bulan mendatang. 

Bahlil mengungkapkan pihaknya masih menyusun rancangan PP (RPP) bersama pemangku kepentingan terkait beserta target investasi yang akan dicapai Indonesia pasca pengesahan UU Cipta Kerja. 

“Kami akomodir pikiran pengusaha, tapi juga harus jaga agar negara jangan dirugikan. Ini penting. Jadi BKPM ini berada di dua jiwa, satu jiwa memberikan iklim investasi yang baik, jiwa yang lain adalah bagaimana negara jangan dirugikan karena orientasi kami pendapatan negara,” katanya. 

Adapun Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pihaknya tengah menyusun empat RPP yang terdiri RPP Pengupahan, RPP Tenaga Kerja Asing, RPP Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Adapun konsepnya sudah dimatangkan secara internal dan dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Proses pembahasan RPP sudah dimulai sejak minggu ini.

“Kalau di UU Cipta Kerja itu kan kita punya waktu tiga bulan, tapi  lebih cepat kan lebih baik," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10). 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan perumusan RPP memungkinkan untuk dilakukan meskipun UU Cipta Kerja masih belum diundangkan. Proses perumusannya berawal dari pembahasan di tingkat internal pemerintah. Kemudian, pihaknya mengundang berbagai pemangku kepentingan, baik serikut buruh, pengusaha, kepala dinas, hingga perguruan tinggi. 

“Di dalam proses berikutnya, Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Setneg (Sekretariat Negara) melakukan harmonisasi. Omnibus law itu menyederhanakan dan mensinkronkan aturan. Kita kan ada 41 peraturan turunan dan di Kemenaker ada 4. Jangan sampai tumpang tindih lagi, setelah harmonisasi masuk ke Setneg ditetapkan dalam peraturan pemerintah,” jelasnya kepada Alinea.id, Kamis (22/10).

Anwar memastikan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya dapat langsung diimplementasikan setelah diundangkan sesuai kaidah hukum positif. Selanjutnya, Kemenaker menyiapkan upaya-upaya peningkatan keahlian dan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Kemesraan pengusaha dan penguasa

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, ini adalah reformasi struktural yang diperlukan bagi kemajuan perekonomian Tanah Air.

“Ini sudah diapresiasi dan dipuji oleh banyak instansi pemerintah luar, seperti World Bank (Bank Dunia), Fitch, Moody's, ADB (Bank Pembangunan Asia) semua mengapresiasi, bahwa yang dilakukan ini adalah reformasi struktural yang sangat luar biasa, yang akan memberikan pertumbuhan kita ke depan dan ekonomi ini akan berjalan dengan baik,” katanya Rabu (21/10).

Dalam webinar yang diadakan oleh Indikator Politik Indonesia hari Minggu (18/10), Rosan menilai pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pagebluk adalah momentum yang tepat di tengah maraknya persaingan negara-negara ASEAN dalam memperebutkan investor yang merelokasi usahanya dari China.

“Negara-negara lain tetap melakukan reformasi struktural ini. Malaysia dan Vietnam sudah melakukan ini sejak 2010. Thailand sudah melakukannya sejak 2015. Kalau kita tidak melakukan ini, nanti pada saat Covid berakhir ceritanya sama seperti dulu. Mereka investasi ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia lagi,” terangnya.

Pendiri Recapital Advisors ini menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang tepat agar masyarakat mengetahui manfaat dari undang-undang tersebut. Ia menyayangkan banyaknya disinformasi dan hoaks mengenai peraturan sapu jagat tersebut. 

“Harapannya dengan reformasi struktural yang dilakukan pemerintah ini bisa mendorong perekonomian kita lebih baik, iklim investasi meningkat, kemudahan bisnis meningkat, produktivitasnya juga meningkat, dan harapannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang menjadi tantangan kita kedepannya,” jelasnya.

Nada positif juga muncul dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Menurutnya, UU Cipta Kerja mampu memberikan akses para pencari kerja untuk mendapat pekerjaan, mendukung sektor padat karya, dan menolong nasib UMKM.

Hariyadi berharap masyarakat, khususnya serikat buruh dan pekerja memahami perlunya investasi di Indonesia untuk memperluas lapangan pekerjaan. “Kami berharap dalam pembahasan ini, dapat menyelesaikan hal-hal yang dianggap belum jelas dan atau hal-hal yang masih menjadi hambatan di dalam tujuan pemerintah atau negara dalam pembebasan hambatan regulasi dalam penciptaan lapangan kerja tersebut,” ungkapnya pada Rabu (21/10).

Meskipun demikian, Hariyadi menilai pengendalian penyebaran Covid-19 tetap menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional. Penerapan protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan di lingkungan kerja maupun masyarakat luas. 

“Mencermati penyebaran Covid-19 ini juga memperkirakan percepatan pemulihan ekonomi di tahun depan maka kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah berkisar terendah 2,5% dan tertinggi adalah 5,5%. Tentunya hal ini sangat bergantung bagaimana kita mendapatkan vaksin yang akan diberikan oleh pemerintah dan efektivitas dari vaksin tersebut,” jelasnya. 

Buruh melawan

Meskipun terlihat menjanjikan, UU sapu jagat masih belum dapat memuaskan semua pihak. Salah satunya kalangan serikat buruh yang menilai aturan ini mencederai hak-hak mereka. Sejak sebelum undang-undang ini disetujui, kelompok buruh berulang kali melakukan unjuk rasa bersama elemen masyarakat sipil lainnya. 

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengungkapkan ada lima poin dalam klaster ketenagakerjaan yang disorotinya yaitu hilangnya upah minimum sektoral, hilangnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun dan perpanjangan satu tahun, tidak jelasnya jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan, perhitungan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, dan hilangnya kewajiban melaporkan pemutusan hubungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja.

Namun, Elly mengapresiasi poin mengenai jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang diatur dalam undang-undang anyar tersebut. Meskipun kejelasan mekanisme pemberiannya masih jadi pertanyaan.

“Kita apresiasi soal membuka peluang investasi. Kita dukung lah investasi masuk, tapi harus dong ada yang kita pertahankan. Kalaupun tidak bisa berubah lebih bagus, stay lah di yang kemarin. Kasihan lho. Kita ini mayoritas bekerjanya di perusahaan-perusahaan manufaktur,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/10).

Sebelumnya, KSBSI turut serta dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Setelah melihat perkembangan yang ada, pihaknya memutuskan untuk menolak ikut dalam pembahasan RPP turunan UU Cipta Kerja.

“Kita (melihat) memang sudah tidak ada lagi yang berubah, pasti tidak akan lari dari norma undang-undang. Nanti kita tetap berdebat dengan pengusaha dan Kadin versus serikat buruh. Sedangkan kita yang mengawal tidak dapat hak yang lebih bagus. Kita sudah mengawal 10 hari tripartit, tetap kecewa,” terangnya.

Elly mengatakan pihaknya telah melakukan kajian menyiapkan tim hukum dalam rangka uji materi UU Cipta Kerja (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, ini merupakan langkah terakhir perjuangan buruh melawan undang-undang tersebut. 

Setali tiga uang, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga berencana mengajukan uji materi dan formal ke MK. Untuk mengawal proses tersebut, pihaknya mengerahkan massa di 20 provinsi dan 200 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ia menjamin aksi unjuk rasa akan berlangsung damai tanpa kekerasan.

“MK harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Ada yang enggak setuju dengan omnibus law. Banyak sekali lembaga studi survei beberapa banyak yang tidak setuju. Dengan demikian MK tak boleh mengabaikan itu,” tegasnya dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Selain itu, pihaknya juga mendorong legislative review oleh DPR dengan menerbitkan undang-undang baru yang membatalkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, hal ini dimungkinkan dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

“DPR jangan buang badan, khususnya dua fraksi yang menolak keras. UUD 1945 Pasal 22 A yang mendelegasikan UU PPP menggunakan legislative review, gunakanlah hak itu, Jangan biarkan jatuh korban sampai aksi-aksi dan kami beraksi,” ujarnya.

Menanggapi pro-kontra UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, Menteri Ida Fauziyah menilainya sebagai hal yang wajar lantaran sifatnya yang mengubah regulasi eksisting. Menurutnya, Presiden telah berani mengambil risiko penolakan tersebut.

“Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan pakai prinsip pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 100% aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan,” katanya.

Bukan mantra simsalabim

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat peranan investasi terhadap perekonomian Indonesia sudah cukup besar tanpa adanya UU Cipta Kerja. Data Badan Pusat Statistik, menunjukkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan cerminan investasi berkontribusi sebesar 32,33% terhadap  Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2019.

Di sisi lain, investasi-investasi tersebut tak banyak menghasilkan banyak tenaga kerja lantaran didominasi oleh sektor tersier seperti jasa, perdagangan, dan teknologi informasi. Sementara itu, investasi di sektor sekunder (industri) yang banyak menyerap banyak tenaga kerja justru semakin loyo. 

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kontribusi realisasi investasi sektor tersier naik dari 39,10% pada 2015 menjadi 57,47% pada 2019. Sementara itu, kontribusi investasi sektor sekunder menurun dari 43,27% menjadi 26,68%. 

“Betul, pasti ada tenaga kerja karena investasi masuk. Apakah ada perbedaan antara UU Cipta Kerja dan sebelumnya? Menurut saya tidak. Sektor tersier masuk ke kita karena market kita besar. Kecuali begini, biaya industri bisa ditekan dan kedua upah,” terangnya kepada Alinea.id, Selasa (20/10).

Dia menilai, besaran kenaikan upah berpotensi terpangkas dengan adanya UU Cipta Kerja ini. Meskipun demikian, rata-rata upah minimum tenaga kerja di Indonesia Rp3,93 juta lebih tinggi dari Vietnam Rp2,64 juta menurut data BKPM.

Tauhid berpendapat adanya UU Cipta Kerja tidak serta merta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek. Menurutnya, butuh waktu 5-10 tahun agar dampaknya terasa bagi penciptaan lapangan pekerjaan.

“Dengan catatan, PR (pekerjaan rumah) yang saya sebut seperti perbaikan infrastruktur, perbaikan perpajakan, trade across border (perdagangan lintas batas negara), penegakan hukum kontrak, dan suku bunga perlu dibenahi,” katanya. 

Tauhid juga tak yakin pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai kawasan industri sebagaimana yang tercantum dalam draf UU Cipta Kerja akan segera menyerap tenaga kerja. Pasalnya, investor lebih tertarik mendirikan pabrik di daerah dengan upah minimum yang rendah, meskipun terletak di luar KEK.

Dia juga berharap skema dan ketentuan mengenai alih teknologi dari asing perlu dijabarkan dalam aturan turunan UU Cipta Kerja. Menurutnya, penguasaan teknologi menjadi kunci bagi peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM dalam negeri yang berkualitas, investor tidak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja asing. 

Sementara itu, Peneliti Indef Ariyo DP Irhamna melihat Omnibus Law Cipta Kerja terlalu fokus pada penyederhanaan regulasi dan kemudahan berinvestasi. Dari segi kelembagaan, ia menyoroti adanya tumpang tindih fungsi koordinasi dalam penanaman modal, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta BKPM.

“Jadi adanya tiga lembaga yang memiliki fungsi sama menyebabkan tumpang tindih fungsi. Tentu konsekuensinya akan menciptakan kebingungan bagi pemangku kepentingan. Tidak hanya bagi investor, tapi juga bagi pemerintah daerah,” jelasnya melalui telekonferensi, Senin (19/10).

Kemudian, aspek pengawasan perlu didorong tidak hanya untuk mengatasi hambatan investasi, melainkan juga memastikan para investor asing untuk melakukan alih teknologi. Kerja sama dengan Kemenaker dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi kunci bagi kesuksesan alih teknologi. Selain itu, status lahan yang akan ditawarkan kepada investor perlu dipastikan terlebih dahulu.

“Klaster investasi hanya membicarakan perizinan. Hal ini membuat UU Cipta Kerja terlalu teknis dan tidak strategis untuk tingkat undang-undang. Sebaiknya klaster investasi bicara aspek yang lebih fundamental dan strategis seperti kelembagaan yang bicara harmonisasi tiap lembaga dan perencanaan proyek investasi,” ungkapnya.