Jokowi marah ada tender konstruksi Rp31 triliun hingga November

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya karena mengetahui masih ada proses lelang (tender) untuk proyek konstruksi senilai Rp31 triliun pada November 2019 atau dua bulan menjelang akhir tahun.

Hal ini diketahui Jokowi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto yang melaporkan sampai November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses pada sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.

Jumlah tersebut berasal dari pagu pengumuman e-tendering sejumlah Rp304,1 triliun namun yang sudah selesai tender baru Rp265,1 triliun dengan Rp182 triliun adalah proyek konstruksi.

"Apa masih mau e-tendering, seperti itu? Saya tahu ada e-tendering bisa cepat 3 hari. Tapi apa yang seperti ini masih diteruskan? Tapi ini urusan konstruksi, mau manggil siapa kontraktornya?” kata Presiden dalam rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta, Rabu (6/11).

Jokowi juga meminta agar praktik tender konstruksi yang mepet dengan tutup tahun tersebut tidak lagi diulang. Menurut Jokowi, sebelumnya dirinya juga sudah meminta agar proses lelang konstruksi bisa selesai pada Agustus.

“Tapi kenyataannya, banyak sekali dan tiap tahun kita ulang-ulang terus kesalahan ini," tegas Presiden.

Lebih lanjut, dia menyatakan dampak dari buruknya tender atau pengadaan barang dan jasa yang mepet dengan waktu penghabisan anggaran adalah kualitas bangunan yang jelek. 

"Akhirnya apa? Kualitas pasti jelek, jembatan ambruk, karena begini-begini ini. November masih tender, bagaimana? Gedung SD ada yang ambruk,” kata dia.

Ia menegaskan agar kementerian maupun lembaga jangan mengulang pola pengadaan barang/jasa yang terburu-buru. Dia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah agar mengubah pola pikir (mindset) untuk melakukan lelang. 

"TNgapain proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun tapi 'mindset' kita masih 'mindset' manual. Apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering?" kata Presiden.

Presiden juga melihat pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah banyak yang dikerjakan pada kuartal IV anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan data LKPP, pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional.

Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing. (Ant)