Kemenhub kucurkan subsidi angkutan perintis Rp3,51 triliun pada 2023, belum termasuk PSO

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan subsidi angkutan perintis semua moda transportasi menjadi Rp3,51 triliun pada 2023. Pada tahun lalu, subsidi perintis hanya Rp,301 triliun.

Perincian subsidi perintis pada tahun ini adalah transportasi darat Rp1,32 triliun, transportasi laut Rp1,47 triliun, transportasi udara Rp550,1 miliar, dan perkeretaapian Rp175,9 miliar. Itu belum termasuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) perkeretaapian Rp2,54 triliun dan perhubungan laut Rp2,39 triliun.

Dengan adanya subsidi perintis penumpang, terang Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Sebab, sebagian biaya operasional telah dibayarkan pemerintah. 

Sementara itu, subsidi perintis kargo membuat barang yang diangkut tak dikenakan biaya lagi. Dengan demikian, melansir situs web Kemenhub, diharapkan dapat menstabilkan atau mengurangi disparitas harga barang di daerah tersebut.

"Pemberian subsidi angkutan perintis ini diberikan untuk menekan biaya transportasi agar saudara-saudara kita yang berada di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) bisa mendapatkan layanan transportasi yang baik dan juga bisa mendapatkan harga barang kebutuhan pokok yang juga terjangkau," tuturnya.

Budi Karya melanjutkan, layanan angkutan perintis dibutuhkan lantaran Indonesia adalah negara kepulauan. Apalagi, masih banyak daerah yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik untuk membuka aksesibilitas serta memperlancar mobilitas orang dan barang.

"Kami secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) tentang penyediaan angkutan perintis. Para kepala daerah selalu menyampaikan aspirasi kepada kami agar Kemenhub dapat memberikan atau menambah pelayanan transportasi publik di daerahnya yang belum bisa diakses atau yang belum dilayani secara optimal," ungkapnya.

Budi Karya mengklaim, Kemenhub selalu berupaya memenuhi aspirasi daerah dengan melihat skala prioritas dan kemampuan anggaran negara terkait besaran subsidi yang bisa diberikan. Meskipun demikian, diharapkan layanan transportasi publik di daerah berkembang.

"Yang tadinya dilayani angkutan perintis naik kelas menjadi komersial karena tujuan dari pemberian subsidi adalah semakin meningkatnya taraf hidup dan daya beli masyarakat di daerah tersebut," katanya. Menurutnya, alokasi anggaran subsidi dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan jika layanan di suatu daerah sudah berkembang.

Alokasi subsidi perintis dan PSO perhubungan darat 2023 diberikan untuk 327 trayek pelayanan angkutan jalan di 327 trayek, 37 trayek angkutan antarmoda, 6 lintasan angkutan barang, 273 lintas perintis penyeberangan, 2 lintas roro long distance ferry, dan angkutan perkotaan (angkot) di 10 kota. Pada sektor perhubungan laut, alokasi subsidi perintis dan PSO diberikan untuk 116 trayek pelayanan kapal perintis, 39 trayek kapal barang tol laut, 6 trayek kapal angkutan ternak, dan 16 trayek kapal rede.

Sementara itu, alokasi subsidi perintah perhubungan udara menyasar 21 koordinator wilayah (korwil) dengan 220 rute angkutan udara perintis penumpang dan 41 rute kargo. Adapun alokasi subsidi perkeretaapian ditujukan untuk layanan kereta api (KA) perintis di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.