Kemenkeu seperti pemadam kebakaran tangani Rafael Trisambodo

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai bersikap seperti pemadam kebakaran dalam kasus penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandy Satriyo, anak eselon II Ditjen Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.

Kemenkeu telah memecat Rafael Trisambodo sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jaksel II. Selain itu, memeriksanya lantaran memiliki harta jumbo Rp56 miliar dan dinilai janggal.

"Tindakan Kemenkeu itu dalam hal ini terburu-buru karena sepertinya dia takut untuk terlibat, seolah-olah melindungi [diri] dari Rafael, pegawainya," ucap analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, kepada Alinea.id, Minggu (26/2). 

"Memang saya melihat [Menteri Keuangan]Bu Sri Mulyani seperti pemadam kebakaran. [Penanganan] perbuatan oleh anak salah satu pegawainya seperti 'kebakaran jenggot' sehingga pencopotan. Padahal, itu dua hal berbeda," imbuhnya.

Trubus menerangkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelidiki kekayaan Rafael Trisambodo sejak 2012, khususnya kejanggalan transaksi keuangan. Namun, hasil investigasi tersebut tidak dilanjuti. 

"Rafael ini dulu tidak punya apa-apa, pegawai biasa sehingga dalam perkembangan, dalam 2012, sudah dilaporkan PPATK. Tapi, KPK dengan dalih macam-macam memang tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

"Jadi, begitu ada masalah, kebetulan anak dan istri [Rafael Trisambodo] berulah sehingga itu kemudian Menteri [Keuangan] seperti terburu-buru, terlalu cepat mengambil keputusan tanpa investigasi. Seharusnya investigasi," sambungnya.

Oleh sebab itu, Trubus menilai, reaktifnya Kemenkeu dalam menangani masalah Rafael Trisambodo seakan-akan hendak menutupi sesuatu, yang secara kebijakan berpotensi memicu kegaduhan. "[Sekarang] merembet ke mana-mana, yang tidak hanya [menyoroti] pejabat [Kemenkeu] yang kekayaannya fantastis."

Di sisi lain, Rafael Trisambodo sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu per Jumat, 24 Februari 2023. Pun berkomitmen menyampaikan klarifikasi atas LHKPN-nya dan mengikuti proses pemeriksaan internal Kemenkeu.