Ketum PAN turut berkontribusi dongkrak kepuasan publik terhadap Jokowi
"Kalau harga bahan pokok stabil, secara teknokratis menjadi peran Menteri Perdagangan."

Kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023 mencapai 75,5% versi survei Indikator Politik Indonesia. Angka ini merupakan rekor tertinggi sejak kepemimpinannya pada 2014.
Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, turut berkontribusi atas meningkatnya approval rating tersebut. Pangkalnya, sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) mampu menjaga inflasi hingga menjelang Lebaran 2023.
“Jika dilihat dari data survei, yang banyak dikeluhkan masyarakat biasanya adalah harga bahan pokok. Kalau harga bahan pokok stabil, secara teknokratis menjadi peran Menteri Perdagangan,” ujarnya dalam paparannya, Rabu (19/4). “Kredit poinnya tetap ke Presiden.”
“Ketika inflasi naik, approval presiden tertekan. Ketika inflasi turun, approval presiden meningkat. Jadi, sangat sederhana nalar publik berkaitan dengan apakah mereka puas puas atau tidak puas terhadap kinerja seorang presiden,” imbuhnya.
Burhanuddin mengungkapkan, kepuasan terhadap pemerintah turun kala inflasi naik lantaran memukul daya beli masyarakat. “Tapi kalau inflasi turun, daya beli naik, uang yang sama bisa diberikan lebih banyak barang.”
Menurutnya, kerja-kerja tim ekonomi pemerintah cukup ciamik sehingga publik mengapresiasi Jokowi. Apalagi, kondisi perekonomian global masih diselimuti ketidakpastian.
“Seperti yang kita tahu, di beberapa negara lain, kondisi ekonomi turun dan kurang baik,” katanya.
Indikator menyusun survei ini pada 8-13 April 2023 dengan melibatkan 1.212 responden melalui sambungan telepon. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mendesak, revisi garis kemiskinan demi menyentuh si miskin yang tersembunyi
Selasa, 06 Jun 2023 17:18 WIB
Ironi bisnis atribut kampanye: Sepi saat kandidat dan parpol berjibun
Minggu, 04 Jun 2023 06:11 WIB