Kewalahan stabilikan harga pangan, NTB berharap solusi dari Bapanas

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DKP NTB) mengaku kewalahan mengatasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah itu. DKP NTB berharap, Badan Pangan Nasional atau Bapanas (National Food Agency/NFA), termasuk Bulog, mencari jalan keluar saat surplus produksi pangan, khususnya gabah dan jagung, yang diikuti harga jatuh.

Menurut Kepala Dinas DKP NTB, H. Abdul Azis, tantangan terberat dalam mengatasi stabilisasi pasokan dan harga pangan ialah kerap kali harga gabah dan jagung jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) pada saat musim panen raya.

"Kepada para pengambil kebijakan, kondisi seperti ini harus dipikirkan. Gabah dan jagung ini pada saat panen raya di Sumbawa selalu ribut, harganya jatuh di bawah HPP. Dan kebanyakan (petani) menyalahkan kita," ujar Abdul Azis dalam Alinea Forum bertajuk "Orkrestasi NFA Dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan" secara daring, Jumat (9/12).

Azis menuturkan, berdasarkan prognosa ketersediaan beras di Provinsi NTB per hari Senin (5/12), sampai Oktober 2022, produksi beras mencapai 1.344.785 ton. Jika dihitung susut dan lainnya, beras cukup untuk konsumsi 11 bulan ke depan.

"Pada tahun 2022, itu diprediksi sampai Desember 1,4 juta ton sekian produksi beras. Kebutuhannya 650.546 ton, cukup untuk 9 bulan ke depan. Artinya sampai panen berikutnya, stok beras NTB masih aman," kata Aziz.

Terkait cadangan pangan Provinsi NTB dari kabupaten/kota, kata Aziz, terdapat cadangan pangan sebesar 285.667 ton beras. Terkait ketersediaan jagung sampai Oktober 2022, berdasarkan realisasi kumulatif oktober 2022, ada 1.896.736. Dengan jumlah ini, jelas Aziz, NTB mengalami surplus jagung. Stok itu cukup untuk 167 bulan ke depan.

"Prognosa ini mengambarkan kondisi ketersediaan pangan suatu daerah. Saya sampaikan, beras dan jagung di NTB surplus," ucapnya.

Persoalan utama yang dihadapi NTB ialah penyerapan saat panen. Sebab, kata Azis, saat musim panen raya pada bulan April dan Mei 2023, harga gabah dan jagung jatuh. Ketika harga jatuh, hal itu memicu protes dari pihak petani. Ia berharap Bulog menyerap gabah dan jagung secara optimal.

Azis mengaku, Bapanas dan Bulog sudah melakukan intervensi. Misalnya, Bulog sudah mendistribusikan beras ke NTT, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Akan tetapi, penyerapan Bulog saat panen raya tetap jadi masalah, yang membuat harga gabah jatuh di tingkat petani.

Bapanas, kata dia, juga memfasilitasi dengan mempertemukan asosiasi petani jagung di NTB dengan asosiasi peternak ayam petelur di Jawa Tengah. Dengan diberikan subsidi transportasi, petani jagung bisa mendapatkan harga jagung yang menguntungkan. Di sisi lain, jelas Aziz, peternak ayam petelur mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Bapanas juga membantu membangun infrastruktur untuk menyimpan daging beku.

"Bulog juga membangun silo untuk menyimpan jagung/gabah. Walaupun sampai hari ini belum selesai, tapi ini salah satu upaya untuk mengamankan pangan nasional," kata dia.

Selain masalah penyerapan gabah dan jagung, masalah lain yang dihadapi Provinsi NTB ialah terkait distribusi pangan saat panen raya. Menurutnya, kerap kali distribusi dari gudang ke luar daerah terhambat.

"Saat panen raya, apabila sudah terserap, dan gudang sudah penuh, ini juga masalah. Karena lambat untuk bisa mengirimkan jagung atau gabah. Dalam 1 kapal yang isinya 10 ribu ton membutuhkan 1 minggu. Saya sudah turun ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumbawa, itu diangkat pakai derek, itu hanya 500 kilogram sekali angkat. Ini butuh waktu lama," beber dia.

Azis mengatakan, sesuai amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Bapanas, tugas Bapanas dan Dinas Ketahanan Pangan salah satunya ialah memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan. Namun, ia mengakui DKP Provinsi NTB tidak mampu menjalankan fungsi itu di tengah kondisi surplus dan jatuhnya harga jagung dan gabah di bawah HPP.

"Yang lain sudah dijalankan, yang berat itu stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini setiap hari yang saya pikirkan. Kami tidak mampu, Pak. Fasilitas enggak punya, biaya subsidi juga enggak bisa dengan APBD, harus dengan APBN," tandas Aziz seraya berharap ada fasilitasi dan bantuan lebih besar dari Bapanas.