KSSK pastikan stabilitas keuangan Indonesia pada level aman

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas keuangan Indonesia hingga akhir 2018 dalam level aman. 

Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim pelaksanaan APBN 2018 telah menorehkan kinerja yang optimal dan kredibel. 

Sri Mulyani memaparkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun pada kuartal IV-2018. Angka ini mencapai  105,52% dari target yang ditetapkan.

Sementara, belanja negara terealisasi Rp2.202,24 triliun atau 99,17% dari yang ditargetkan.  "Dengan relasisasi tersebut, defisit anggaran tercatat 1,76% terhadap PDB, jauh lebih baik dari taget APBN 2018 yang sebesar 2,19%," kata dia. 

Hingga akhir 2018, realisasi pembiayaan utang Rp366,7 atau lebih rendah Rp32,5 triliun dari yang ditargetkan. Pada 2019, pembiayaan utang direncanakan semakin menurun. Sri Mulyani memprediksi utang negara akan turun sekitar 16% tahun ini.

"Pemerintah juga akan beruapaya menurunkan ketergantungan terhadap utang dalam valuta asing, untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar," kata Sri Mulyani. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan KSSK akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprodensial dalam menjaga stabilitas system keuangan dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. 

"Sehingga kami sampaikan, apa yang dilakukan besama-sama, ini adalah komitmen bersama menjaga ekonomi Indonesia dan stabilitas keuangan,” katanya.

KSSK juga telah melakukan dan melaksanakan simulasi pencegahan krisis, dalam menjaga perekonomian negara.

Moneter pertahankan suku bunga

Dalam bidang moneter, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan telah mempertahankan suku bunga pada level 6%. Kebijakan suku bunga difokuskan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dalam batas aman. Selain itu, mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. 

Hingga awal tahun, BI-7DRRR masih dipertahankan pada level 6%. Untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas perbankan, BI menaikkan porsi pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah, baik itu konvensional dan syariah dari 2% menjadi 3%. 

"Juga dapat direpokan ke BI dari 2% menajdi 4%, bisa direpokan. Sehingga, bank-bank bisa menjadi lebih fleksibel dalam manajemen likuiditas," ujar Perry. 

BI juga telah memperkuat kerjasama moneter dan keuangan dengan otoritas dari beberapa negara. Pada triwulan IV-2018, BI dan Moneyary Authority of Singapore telah menandatangani perjanjian keuangan bilateral dengan nilai setara US$10 miliar dalam bentuk swap bilateral dalam mata uang lokal. 

“Serta repo bilateral dalam valuta asing untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan,” kata dia.

BI dan Bank Sentral Tiongkok juga telah memperbaharui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (Bilateral Currency Swap Arrangement - BCSA) serta menyepakati pertambahan nilai BCSA dari CNY100 muliar atau setara US$15 miliar, menjadi CNY200 miliar atau setara US$30 miliar.