Malaysia menunda rencana perluasan pajak penjualan dan layanannya, memberikan penangguhan sementara bagi produsen yang bersiap menghadapi tarif AS yang lebih tinggi.
Rencana perluasan basis pajak, yang awalnya akan berlaku pada 1 Mei, akan dilaksanakan di kemudian hari, kata juru bicara Kementerian Keuangan dalam pesan singkat, mengonfirmasi laporan oleh Edge Malaysia.
Produsen Malaysia telah mendesak pemerintah untuk menahan diri dari mengenakan beban pajak tambahan tahun ini setelah AS mengancam tarif 24 persen pada negara Jiran tersebut. Sektor tersebut, yang merupakan kontributor utama pendapatan pajak negara, berada di bawah tekanan biaya yang berat, kata Soh Thian Lai, presiden Federasi Produsen Malaysia, awal bulan ini.
Para pejabat berupaya menegosiasikan kesepakatan dengan Washington dalam jeda 90 hari atas tarif yang lebih tinggi yang diamanatkan oleh Presiden Donald Trump, yang sementara itu telah mengenakan pungutan sebesar 10 persen atas barang-barang dari Malaysia dan banyak mitra dagang lainnya.
Pemerintah saat ini sedang meninjau proyeksi pertumbuhan resminya sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen untuk tahun 2025, dengan pungutan AS yang menyebabkan ketidakpastian bagi investasi dan perdagangan.
Keterlibatan Kementerian Keuangan dengan industri di seluruh negeri untuk menyelesaikan cakupan perluasan dan tarif pajak yang berlaku telah diselesaikan, kata juru bicara tersebut. Pedoman dan cakupan sedang disempurnakan untuk memastikan implementasi yang lancar, kata mereka.
Perubahan pajak akan diumumkan pada tanggal 1 Juni, Anis Rizana Mohd Zainudin, direktur jenderal Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan pajak penjualan dan layanan, seperti dikutip oleh Edge. Awalnya dijadwalkan untuk kuartal pertama.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pada bulan Oktober, saat ia mengumumkan anggaran negara, bahwa pajak penjualan dan layanan akan berlaku untuk barang-barang yang tidak penting, termasuk barang-barang impor premium seperti salmon dan alpukat. Pajak tersebut juga akan diperluas untuk mencakup layanan komersial.(thestraitstimes)