sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Marwan Jafar dorong RUU BUMDes prioritas prolegnas

Usulan RUU BUMDes sebagai pengaturan khusus-rinci (lex specialis) atas perundangan tentang Desa

Hermansah
Hermansah Selasa, 18 Agst 2020 08:16 WIB
 Marwan Jafar dorong RUU BUMDes prioritas prolegnas
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 381.910
Dirawat 63.733
Meninggal 13.077
Sembuh 305.100

Inisiatif usulan RUUM BUMDes dinilai merupakan gagasan cerdas, sinergis dan implementatif, sebagai tindak lanjut dari pengaturan umum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Marwan Jafar, mengatakan, usulan RUU BUMDes sebagai pengaturan khusus-rinci (lex specialis) atas perundangan tentang Desa (lex generalis) tersebut, juga sangat layak buat didorong agar menjadi prioritas pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kita juga perlu mengkritisi dan memberi masukan konstruktif terhadap rancangan perundangan BUMDes ini," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8). 

Kendati begitu, dia mengaku proses pembahasan RUU BUMNDes mesti dikawal bersama komponen stakeholder dan shareholder, akademisi, masukan dari kementerian dan lembaga terkait serta seluruh fraksi di DPR dan kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pihak pengusul.

"Lahirnya perundangan yang memayungi keberadaan BUMDes akan sangat strategis. Terutama dalam konteks berperan penting mendorong memperkuat perekonomian rakyat di tingkat desa, pedalaman atau perbatasan. Peluang-peluang serta kerja sama bisnis maupun bersinergi dengan kalangan BUMN dan BUMD juga diharapkan bisa terwujud secara saling menguntungkan, terukur dan berkelanjutan," tandas anggota Komisi VI DPR ini. 

Marwan yang mantan Menteri Desa-PDTT ini menambahkan, ada beberapa simpul kritis yang perlu dicermati mengenai substansi perundangan BUMDES tersebut. Di antaranya, terkait siapa pelaksana operasional BUMDes perlu langsung ditentukan secara tegas pada RUU BUMDES. Hal ini untuk menghindari potensi rangkap jabatan di posisi pelaksana operasional tersebut.

Selain itu terkait dengan permodalan atau penyertaan modal. Sebaiknya tidak semua penyertaan modal ke BUMDES melalui mekanisme APBDes. Sedangkan permodalan dari bank atau dari dana desa bisa melalui APBDes. Sementara hibah dari pihak ketiga mestinya juga bisa langsung ke BUMDes. Intinya, mekanisme atau terkait permodalan harus diatur secara jelas dan cukup rinci.

Juga mengenai proses atau tata cara pendirian BUMDes. Hal itu harus ditaati dan ada pedoman yang baku serta lembaga yang berwenang memproses serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja BUMDes.

Sponsored

"Selain itu, bentuk kelembagaan yang tepat atau badan hukum pendirian BUMDes harus diatur dan ditegaskan secara jelas, tegas, ekspilisit dan tidak multitafsir. Termasuk apakah bentuk atau badan hukum ini misalnya cukup berdasarkan Peraturan Desa, Surat Keputusan Bupati, Keputusan Menteri atau apa. Bentuk kelembagaan ini sangat penting jika nantinya muncul masalah hingga siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis," ujar mantan Ketua Fraksi PKB di DPR ini.

Marwan juga mengingatkan, ketentuan menyangkut ancaman hukuman maupun sanksi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum belum ada pengaturan jelas dan tegas pada RUU BUMDes tersebut.

Berita Lainnya