sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Program 100 hari: Mentan janjikan database lahan dan produksi pertanian

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan menyatukan data lahan dan produksi pertanian di seluruh Indonesia dalam 100 hari.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 07 Nov 2019 14:21 WIB
Program 100 hari: Mentan janjikan database lahan dan produksi pertanian

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan program kerjanya dalam 100 hari ke depan adalah membentuk satu data yang sama dari tingkat daerah sampai pusat. Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Dalam 100 hari harus ada data dari yang dipegang presiden sampai yang dipegang gubernur, bupati, camat kepala desa, " kata Syahrul usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11).

Syahrul menjelaskan, data tersebut akan mencakup luasan lahan dan besaran produksi di masing-masing daerah. Hal ini untuk menanggulangi perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementan mengenai luasan lahan sawah yang selama ini terjadi.

Dalam 100 hari ke depan, lanjutnya, Kementan akan mengadopsi penggunaan kecanggihan teknologi dalam pengembangan data basenya. Sistem teknologi informasi (TI), citra satelit, dan artificial intelligence (AI) akan digunakan.

"Masak negara lain bisa mainkan kita enggak," ujarnya. 

Dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Syahrul juga sudah menjelaskan mengenai lahan yang dalam waktu dekat akan panen raya. Dia juga mengungkapkan kemampuan Kementan dalam mengelola sumber daya yang akan dimiliki.

"Kami kan harus bisa menjamin mampu memberi makan 267 juta penduduk Indonesia. Karena itu langkah-langkahnya tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Karena ada aspek cuaca dan aspek bencana yang mungkin terjadi," ucapnya.

Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan fokusnya dalam 100 hari sebagai menteri yakni pengendalian pertanian. Dia berjanji akan membenahi masalah birokrasi yang ada hingga ke daerah.

Sponsored

"Pesan Presiden yaitu melakukan debirokratisasi. Pengendalian pertanian itu bicara lapangan. Oleh karena itu pengendaliannya tidak boleh di Jakarta (Pemerintah Pusat), pengendaliannya enggak di provinsi, tapi di kecamatan," ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, masalah yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan kasus per kasus dan dapat buktikan transparansinya.