Pemerintah diminta evaluasi kebijakan perkilangan BBM

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan perkilangan bahan bakar minyak (BBM) menyusul terbakarnya kilang minyak refinary unit (RU) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (4/3). Evaluasi mesti dilakukan agar kejadian serupa tak terulang. 

"Kita tidak bisa menyerahkan 'cek kosong' kebijakan perkilangan kepada operator migas begitu saja karena terbukti dalam satu tahun terakhir ini sudah ada empat kejadian kebakaran kilang BBM dan dua kali terjadi di tempat yang sama [di Kilang Cilacap]," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (8/3).  

Nyaris 25 tahun sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada 1997, ungkap Mulyanto, Indonesia tidak membangun kilang baru. Karenanya, kasus ini bukan sekadar perawatan kilang dan penjagaan aset strategis nasional, melainkan ketahanan energi nasional.  

Mengutip data BPS 2021, politikus PKS ini menyebut, impor migas menyebabkan defisit transaksi berjalan sektor migas sebesar US$13 miliar. Meletusnya perang Rusia-Ukraina membuat harga migas melonjak dan menembus US$140 per barel. Sehingga, defisit transaksi berjalan bakal tertekan.

"Kita tidak ingin kasus kebakaran kilang yang terjadi akhir-akhir ini serta lambatnya pembangunan kilang baru menjadi modus pembenaran impor BBM dan membiarkan defisit transaksi berjalan sektor migas terus membengkak," tegas Pak Mul, sapaannya.

"Ini sangat membahayakan ketahanan energi nasional kita. Untuk itu, pemerintah harus serius menangani pengelolaan kilang minyak ini. Dengan melonjaknya harga migas dunia, soal ini semakin kritis. Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor migas," imbuh dia.

Kilang RU V Balikpapan dibangun tepat seratus tahun lalu, yakni pada 1922. Kilang tersebut berkapasitas 266.000 barel per hari (bph) atau 30% dari total produksi kilang Pertamina. Ini adalah kilang terbesar ketiga di Tanah Air setelah Kilang Cepu dan Kilang RU IV Cilacap.

Hari ini, dengan total 6 kilang yang ada, Pertamina mampu menghasilkan BBM sebanyak 850.000-950.000 bph. Dengan kebutuhan BBM sebesar 1.6 juta barel, maka kekurangan sebesar 800.000 bph dipenuhi dari impor.