sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah jelaskan strategi defisit di bawah 3% pada 2023

Pemerintah akan menurunkan defisit ini secara bertahap.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Kamis, 04 Jun 2020 15:02 WIB
Pemerintah jelaskan strategi defisit di bawah 3% pada 2023
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 511.836
Dirawat 64.878
Meninggal 16.225
Sembuh 429.807

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023. Seperti diketahui, defisit APBN kembali melebar menjadi 6,34% dari 5,07%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan, pemulihan defisit akan dilakukan hati-hati agar tak membahayakan perekonomian.

"Pemulihannya harus kita buat semulus mungkin menuju di bawah 3% dalam tiga tahun. Dengan demikian pada 2021, sudah pasti penurunannya tidak terlalu tajam dari 6,34%," kata Febrio dalam konferensi virtual BKF, Kamis (4/6).

Febrio menjelaskan, apabila pada 2021 defisit anggaran langsung turun ke 3%, justru akan membahayakan perekonomian. Sebab, hal tersebut menunjukkan target pertumbuhan ekonomi yang tak tercapai akibat kontribusi belanja pemerintah yang berkurang seketika.

Itulah sebabnya pemerintah akan menurunkan defisit ini secara bertahap. Dia mencontohkan, di 2021, kemungkinan defisit masih berada di atas 4%.

"Kami harus melakukan penurunan ini secara gradual. Kalau tahun ini 6,34%, mungkin pada 2021 masih di atas 4%. Lalu tahun depannya masih 4% juga. Lalu setelah itu baru bisa di bawah 3%," ujar Febrio.

Pemerintah saat ini tengah berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi agar tak tumbuh terlalu negatif. Untuk memuluskan skenario penurunan defisit tersebut, saat ini, menurut Febrio, yang paling bisa dikendalikan pemerintah adalah sisi pengeluaran.

Sedangkan untuk sisi penerimaan negara, masih susah diubah dalam jangka pendek dan membutuhkan waktu. Sebab, hal ini menyangkut aktivitas perekonomian dan basis pajak yang harus diperluas.

Sponsored

"Jadi yang paling bisa diatur pemerintah itu sisi pengeluarannya, dan kontrol pemerintah cukup bagus. Kalau pertumbuhannya terlalu negatif di 2020, maka pada 2021 akan susah pemulihannya," tuturnya. 

Berita Lainnya