Pemerintah klaim tak akan utang di akhir tahun 2018

Kementerian Keuangan meyakini hingga akhir tahun 2018 defisit APBN berada di bawah target yakni 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto. Hal itu dapat dilihat dari penerimaan negara baik dari pajak maupun non-pajak. 

“Penerimaannya sangat baik, perpajakan tumbuh double digit. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diuntungkan harga minyak tinggi. Belanja juga kami nilai optimal. Defisit (APBN 2018) di bawah 2%, dari target 2,19%,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (5/12). 

Askolani menilai, APBN 2018 akan tetap terkendali. Buktinya, tidak ada APBN-P atau tambahan pagu yang signifikan. Hal ini menunjukkan kondisi APBN lebih baik dari yang telah direncanakan sebelumnya. 

"Pemerintah menilai outlook 2018 akan terkendali dan lebih baik dari yang direncanakan oleh induknya. Makanya enggak ada APBN-P," ujarnya.

Dari sisi belanja, Askolani memastikan penyerapan belanja dipastikan telah optimal dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Hal itu terbukti dari laporan keuangan Kementerian Keuangan yang diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dengan demikian, kata dia, keseimbangan primer bisa juga semakin kecil. Selain itu, defisit yang kecil bisa mengurangi pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara yang berasal dari utang pemerintah.

"Desember kami sudah tidak butuh utang. Dengan defisit yang kecil, bisa mengurangi pembiayaan, mengurangi pembebanan utang dari fiskal, dan pengelolaan utang yang baik," kata dia. 

Oleh karena itu, dia berharap dengan optimalnya keuangan negara saat ini, pada sisa tahun 2018, tiap kementerian atau lembaga bisa mencapai target kegiatannya. 

"Di tahun 2018 mudah-mudahan K/L fokus dan optimal untuk capai target kegiatannya di tahun berjalan," ujarnya.