sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pengamat: Produk tembakau alternatif harus segera dikendalikan

Pengamat menilai produk tembakau alternatif seperti yang terkandung dalam rokok elektrik (vape) mesti segera kendalikan.

Laila Ramdhini
Laila Ramdhini Jumat, 01 Mar 2019 10:00 WIB
Pengamat: Produk tembakau alternatif harus segera dikendalikan

Pemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur dengan tegas produk tembakau alternatif. Hal ini untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.

Pakar Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menjelaskan regulasi khusus tentang produk tembakau alternatif diperlukan guna melindungi masyarakat dari aspek kesehatan dan sosial.

"Norma itu diperlukan untuk melindungi masyarakat. Tidak perlu dilarang, kalau ada potensi akan mengganggu (kesehatan) maka tindakan preventifnya adalah pengendalian, seperti pada aturan rokok konvensional saat ini," kata Asep dalam keterangan resmi, Kamis (28/2).

Produk tembakau alternatif yaitu produk selain rokok konvensional. Beberapa di antaranya yakni jenis vape (rokok elektrik atau e-cigs), jenis nikotin tempel dan snus. Selain itu, jenis heat-not-burn (HNB), yakni produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar.

Asep mengatakan dalam menegakkan aturan rokok konvensional saja pemerintah masih menghadapi dilema. Di satu sisi, tembakau berpengaruh buruk pada kesehatan. Namun, di lain pihak, manfaat ekonomi dari produk tembakau sangat besar bagi negara maupun masyarakat.


“Manfaat ekonomi sangat banyak, seperti pendapatan cukai bagi negara, menghidupkan bisnis ritel, bisnis transportasi, dan lain-lain,” kata dia.

Dengan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau, pemerintah tidak bisa melarang tapi hanya mengendalikan produk tembakau.

Demikian juga dengan aturan khusus produk tembakau alternatif, Asep melihat pemerintah tidak hanya dapat melindungi masyarakat tapi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

Sponsored

"Bagi produsen juga memperjelas, karena ada payung hukumnya. Saya rasa perlu diatur supaya tertib hukum dan kesadaran hukumnya tumbuh," kata Asep.

Aturan yang ada saat ini hanya mengatur penetapan tarif cukai terhadap Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146 tahun 2017 yang kemudian direvisi menjadi PMK 156 tahun 2018.

Menurut Asep, PMK 156 belum cukup dan diperlukan aturan khusus untuk memperjelas mengenai produk, penjualan, iklan, promosi hingga batasan usia pengguna produk tembakau alternatif.

Dengan adanya aturan tersebut, ia berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi apakah produk tembakau alternatif berpotensi mengganggu kesehatan atau tidak.

Untuk itu, perlu ada kajian khusus yang obyektif dari ahli kesehatan. Kajian dari ahli sosiologi juga diperlukan untuk mendapatkan masukan terkait penggunaan produk tembakau alternatif di masyarakat.

Pemerintah juga perlu mengeksplorasi potensi produk tembakau alternatif. Tidak hanya itu, pengaturannya perlu dibedakan dengan rokok konvensional, karena pengaruhnya pada kesehatan juga berbeda.

Selain itu, kata dia, masyarakat, terutama perokok dewasa, juga memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif ini sehingga masalah kesehatan akibat rokok dapat berkurang.

"Intinya setiap regulasi mesti ada manfaatnya. Aturan ini harus mengakomodir semua kepentingan, baik kepentingan ekonomi, kepentingan kesehatan dan kepentingan sosial," katanya. (Ant)