Perhelatan KTT G20, Indonesia tekor

Perhelatan KTT G20 dinilai hanya membuahkan ketenaran. Secara outcome, ajang yang rampung dua hari lalu itu membuat Indonesia sebagai tuan rumah dan Presidensi G20 tekor. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengunjungi Rusia dan Ukraina agar bisa dihadirkan dalam KTT G20 tapi ternyata tidak hadir. Pada hari pelaksanaan, Indonesia tidak menghasilkan komunike untuk menghentikan perang secepatnya.

"Yang terjadi adalah, pada saat gala dinner terjadi serangan rudal ke Polandia yang menyulut ketegangan baru," ujar Achmad dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/11). 

Selain pandemi Covid-19, perang Rusia dan Ukraina menjadi pemicu krisis ekonomi global. Peranan Indonesia dalam meredakan konflik ini dianggap gagal. Pertemuan pihak-pihak bertikai yang difasilitasi dalam KTT G20 ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

"Eskalasi ketegangan yang makin tinggi membuat pemulihan ekonomi ini menjadi pesimistis," tuturnya.

Tak hanya itu, KTT G20 menghasilkan kontrak dengan The Asian Development Bank (ADB) berupa komitmen dana pinjaman dengan total sekitar Rp314 triliun untuk pendanaan transisi energi. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebut kebutuhan anggaran untuk transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan ini membutuhkan anggaran US$1 triliun. Dus, perjanjian dengan ADB tersebut akan membuat utang Indonesia kian menggunung. 

"Bulan September yang lalu pemerintah menaikkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang disinyalir untuk membayar utang luar negeri sekitar Rp900 triliun, menjadi preseden buruk karena untuk membayar utang yang akan bertambah sebanyak Rp314 triliun ini akan memangkas berbagai anggaran yang seharusnya dapat menyejahterakan dan meringankan beban rakyat," ujar Achmad. 

Dampak utang yang semakin ugal-ugalan ini, ujarnya, akan menambah beban masyarakat. Achmad meramal, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa kembali terkerek. Apalagi, Undang-Undang PPN memuat pajak bisa mencapai 15%. 

Sekadar informasi, sebelumnya pemerintah telah menaikkan pajak dari 10% ke 11%. 

3 pihak senang

Gelaran KTT G20 ini menelan anggaran fantastis sebesar Rp674 miliar. Achmad menyebut, penyelenggaraan berhasil menyervis dan menjamu para tamu dengan baik serta menjaga keselamatannya.

Dalam acara tersebut, katanya, hanya ada tiga pihak yang merasa senang. Yakni para tamu yang diundang, pihak yang mengerjakan proyek infrastruktur untuk persiapan KTT G20, serta tuan rumah dalam hal ini Presiden Jokowi. Sementara, rakyat disebut tak merasakan dampaknya. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya mengklaim pelaksanaan acara luxurious itu memberi dampak ekonomi senilai Rp7,4 triliun bagi Indonesia dan membuka 33.000 lapangan kerja.

"Entah bagaimana dan lembaga apa menghitungnya dalam waktu dua hari bisa ketemu angka Rp7,4 triliun tersebut. Agar lebih jelas sebaiknya data ini disampaikan kepada publik secara transparan dari mana saja kontribusi yang memberikan dampak ekonomi Rp7,4 triliun tersebut. Penyerapan tenaga kerja sebanyak 33.000 orang tersebut apakah yang terserap saat penyelenggaraan event saja ataukah lapangan kerja yang sustainable?" tanyanya.