Asosiasi pusat belanja desak Anies revisi larangan kantong plastik

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta meminta adanya revisi terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, terutama perihal sanksi. Karena aturan ini dinilai tidak tepat sasaran.

Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat diundangkan pada 31 Desember 2019 dan resmi efektif diterapkan 1 Juli 2020.

"Terkait dengan beberapa pasal di dalam Pergub tersebut, menurut kami tidak tepat sasaran bila semua sanksi dibebankan kepada pengelola pusat belanja yang menyewakan atau mall strata title," kata Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/1).

Ellen menjelaskan, bisnis pengelola pusat belanja adalah menyewakan unit usaha. Pengelola tidak melakukan penjualan langsung dan tidak bersentuhan dengan tas plastik atau "kresek".

Aturan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta itu, menurut dia, dapat dikatakan mengalihkan tanggung jawab untuk menyukseskan program tersebut kepada pengelola pusat belanja.

"Kami juga mendapat tekanan harus mengawasi para tenant/retailer agar tidak memakai tas tidak ramah lingkungan dengan sanksi yang cukup berat antara lain uang paksa hingga Rp25 juta, bahkan sampai pencabutan izin usaha pusat belanja," katanya.

Ellen memberi contoh, jika satu pusat belanja memiliki 300 tenant dan kebetulan ada satu tenant yang ditemui memakai tas kresek maka izin mal harus dicabut sehingga 299 tenant lainnya tidak bisa berbisnis lagi.

Hal itu dinilai merugikan, padahal pusat belanja menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

"Menurut kami, seyogyanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bila benar secara serius ingin menekan pemakaian tas kresek tersebut, harusnya melakukannya dengan berkesinambungan dan mencegahnya dari hulu, yaitu membatasi/meniadakan produksi kantong tersebut dari para produsen dan memastikan tidak ada lagi produk tersebut yang beredar di masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, perlu juga disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat dan sosialisasi bahaya pemakaian tas kresek untuk lingkungan hidup juga perlu terus digalakkan.

"Untuk itu, kami minta Pergub tersebut dapat diperbaiki terutama perihal sanksi yang tidak wajar atau tidak tepat sasaran kepada kami selaku pengelola pusat belanja," ujarnya.

Kendati demikian, Ellen mendukung penuh pemakaian kantong belanja ramah lingkungan sebagai upaya menjaga lingkungan yang kini ditegakkan pemerintah, terutama di daerah.

Kurangi sampah

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan larangan penggunaan kantong sekali pakai berbahan dasar plastik bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terkait perubahan lingkungan yang luar biasa.

"Bagian dari kita menyadari perubahan lingkungan yang luar biasa dan salah satu kontributornya adalah plastik-plastik," kata Anies di Jakarta, Selasa (7/1).

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Wari menyatakan aturan penyediaan kantong ramah lingkungan yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai diharapkan dapat menekan volume sampah plastik sebesar 14% dari seluruh jumlah sampah di Jakarta.

"Sebesar 14 persen dari sampah kita kan plastik, itu masuk ke kali, paling banyak itu sampah plastik sekali pakai, yang kita ingin kurangin itu. Belanja cuma sebentar gitu pakai kantong, kalau itu bisa dikurangi bisa signifikan," kata dia.

Oleh karena itu, Andono berharap dengan adanya larangan penggunaan kantong sekali pakai berbahan dasar plastik, maka masyarakat semakin sadar untuk membawa kantong ramah lingkungan yang dapat digunakan berkali- kali.

Selain itu, Andono mengatakan para pengelola pusat perbelanjaan diwajibkan untuk menyediakan kantong- kantong ramah lingkungan sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai.

"Nanti wajib disediakan oleh pengelola, tapi tidak diberikan gratis ya," kata Andono.