BPS berharap Sensus Pertanian 2023 bisa dijadikan dasar penyaluran pupuk subsidi

Sensus pertanian di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali, sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini juga direkomendasikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO). Hasil sensus diharapkan bisa digunakan untuk dasar penyaluran pupuk bersubsidi.

Di 2023, ini sensus pertanian kembali akan dilaksanakan ketujuh kalinya, sejak pertama kali pada 1963. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan, pada Sensus Pertanian 2023 ini mengusung tema "Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

"Ini mengandung makna, yaitu hasil data sensus 2023 diharap bisa menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian," ujar Margo dalam penjelasannya di acara Pencanangan ST2023 oleh Presiden RI, Senin (15/5).

Tujuan utama sensus pertanian ini adalah menyediakan data kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai wilayah terkecil. Data tersebut, menurut Margo, meliputi, data pelaku usaha pertanian secara by name by address yang bisa digunakan sebagai acuan targeting program pemerintah di bidang pertanian, geospasial statistik pertanian, dan potensi pertanian.

"Termasuk urban farming, struktur demografi petani, termasuk petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan, jenis kepemilikan, dan irigasi, penyediaan basis data UMKM sektor pertanian, dan lain sebagainya," kata Margo.

Sensus yang rencananya berlangsung selama dua bulan ini, yakni mulai 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023, akan mencakup tujuh subsektor, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Sedangkan responden yang akan didata yaitu, usaha pertanian perorangan atau petani, berbadan hukum atau perusahaan, dan usaha pertanian lainnya di seluruh Indonesia.

Margo pun berharap, dengan adanya sensus pertanian ini, maka diperlukan adanya kolaborasi sejumlah pihak, terutama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kami mohon arahan dan dukungan Presiden RI, terkait regulasi yang mengatur pemanfaatan dan berbagi pakai data by name by adress hasil Sensus Pertanian 2023. Harapannya data tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah untuk salah satunya perbaikan data targeting penyaluran pupuk bersubsidi," tutur Margo.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meyakini pentingnya data hasil sensus pertanian. Pasalnya, sektor pertanian merupakan sektor strategis yang melibatkan hajat hidup banyak orang.

"Sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya menyumbang 11,8% terhadap total PDB kita, besar sekali ini. Ke depan, sektor ini juga menyediakan lapangan kerja 40 juta orang hidup di sektor ini, atau 29% dari total angkatan kerja. Banyak sekali," ucap Jokowi.

Ia pun mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, sehingga data untuk pembuatan kebijakan terkait pertanian bisa berdasarkan data terbaru, paling akurat, dan terpercaya.

"Sekali lagi saya mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini. Jadi saya minta seluruh pemangku kepentingan membantu menyukseskan sensus ini biar yang dilaksanakan 2 bulan selesai. Dan setelah itu kita dapat data yang akurat dan berkualitas," ungkapnya.