SP Pegadaian tolak rencana penggabungan Pegadaian di Holding Ultra Mikro

Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian menolak pembentukan Holding Ultra Mikro yang digagas pemerintah. Menurut mereka Pegadaian tidak layak menjadi bagian holding, karena merupakan perusahaan sehat dan berkinerja baik.

"Bahwa pegadaian adalah perusahaan yang sehat tidak pernah rugi. Tidak selayaknya menjadi bagian holding," kata Sekjen SP Pegadaian Rosyid Hamidi, dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).

Pegadaian sejak didirikan membawa misi khusus, yaitu memerangi praktik ijon, rentenir dan lintah darat, serta fokus pada masyarakat menengah ke bawah, tidak hanya ultra mikro saja.

Sehingga, kurang layak jika Pegadaian digabungkan ke dalam Holding Ultra Mikro, karena nasabah yang mereka pegang tidak terbatas hanya pada ultra mikro saja, dan persentase nasabah ultra mikro kecil di sana.

"Bahkan untuk kepentingan sekedar beli beras untuk makan kita layani," ujarnya.

Selain itu, pola kredit gadai di perbankan menurutnya juga berbeda dengan kredit mikro yang diberikan oleh perbankan. Kredit gadai, hanya sebagai jembatan dari kebutuhan mendesak masyarakat.

"Karakter kredit gadai, sangat berbeda jauh dengan kredit mikro atau perbankan. Karena sifatnya bridging, untuk keperluan mendesak," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebutkan sebanyak 95% karyawan Pegadaian menolak rencana holdingisasi yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut.

"Mungkin lebih dari 95%. Penolakannya merata di seluruh Indonesia. Kami menghitungnya dari video dan gambar foto yang dikirimkan dari seluruh cabang," ujar dia.

Menurut Rosyid, selama dua minggu terakhir, hampir setiap cabang dan wilayah mengirimkan dokumentasi foto dan video penolakan holding. Terakhir, karyawan di cabang Cikarang dan Blitar yang mengirimkan langsung dokumentasi aksi penolakan kepada dirinya. 

Karyawan senior PT Pegadaian ini pun meminta manajemen dan pemerintah untuk tidak mengabaikan tuntutan karyawan. Pasalnya, jika terus menerus diabaikan, Rosyid khawatir karyawan akan mengekspresikan penolakan dengan cara-cara yang lebih militan. 

"Aksi penolakan ini semestinya didengar dan diperhatikan pemerintah. Jika terus diabaikan, kami khawatir risikonya menjadi semakin besar," ungkapnya.

Sebagai informasi, karyawan PT Pegadaian di seluruh Indonesia, berjumlah 13.600 orang. Angka itu melengkapi jumlah 4.000-an outlet yang berada di wilayah Indonesia.