Kemenhub akui swasta belum tertarik ikut bangun angkutan perintis darat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengupayakan untuk mengajak pihak swasta dalam implementasi layanan angkutan darat perintis di beberapa wilayah Indonesia. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, dengan adanya angkutan perintis, maka layanan ini nantinya diharapkan bisa naik kelas menjadi angkutan komersial.

“Tujuan dari pemberian subsidi angkutan perintis kan agar semakin meningkat taraf hidup dan daya beli masyarakat di daerah tersebut,” ujar Budi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (7/2).

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Suharto mengungkapkan, dalam merealisasi layanan angkutan jalan perintis secara umum akan menelan biaya yang tinggi. Sedangkan, penerimaan dari trayek angkutan perintis cenderung sedikit. Hal ini yang membuat banyak pihak swasta enggan untuk terlibat dalam proyek layanan angkutan perintis.

“Angkutan perintis ini kan ditujukan untuk daerah yang pelosok, yang sulit dijangkau dengan beragam kondisi jalanan. Nah kalau swasta pasti lebih memilih buka layanan transportasi di kota-kota yang sudah pasti ada pendapatannya. Lah ini kalau perintis, misal mogok di jalan butuh eskavator untuk dorong angkutan kalau mati. Sewa eskavatornya saja sudah keluar biaya,” tutur Suharto dalam acara temu media di kantor Kemenhub, Selasa (7/2).

Padahal, kata Suharto, pemerintah sudah menetapkan keuntungan bagi swasta yang mau menggarap layanan angkutan perintis ini. Keuntungan tersebut yaitu 10% dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

“Kita sudah tawarkan dengan struktur BOK itu, tapi swasta tetap tidak mau, karena kalau dari bisnis angkutan ya ini banyak ruginya. Akhirnya kita tugaskan ke DAMRI yang darahnya pemerintah sebagai BUMN yang memang harus melayani rakyat,” ujar Suharto.

Berbeda dengan angkutan darat yang masih belum diminati swasta, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Junaidi, justru menyatakan di sektor transportasi laut, angkutan perintis laut sudah berhasil melibatkan swasta dalam angkutan penyeberangan perintis dengan keterlibatan sekitar 5% dari jumlah unit kapal.

“Untuk di angkutan perintis, persentasenya ada 82% dari BUMN, 5% swasta, dan 13% adalah BUMD,” ucap Junaidi.

Junaidi pun menyatakan, ke depan di sektor kelautan akan terus mendorong keterlibatan swasta untuk merealisasikan angkutan laut perintis.