Wilayah penyeberangan jadi prioritas Angkutan Natal-Tahun Baru

Menjelang akhir tahun 2018, Kementerian Perhubungan mengaku telah siap dengan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) beserta strategi lainnya terkait kelancaran lalu lintas selama dua hari besar tersebut berjalan.

“Persiapannya kami buat sama dengan Angkutan Lebaran, tapi ini miniaturnya. Baik dari sisi anggaran, juga SDMnya. Kalau strateginya sama," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi, Sabtu (24/11).

Secara khusus, Budi menyampaikan, ada beberapa wilayah penyeberangan yang menjadi prioritas pada penyelenggaraan Angkutan Nataru ini. Daerah yang mayoritas mengalami lonjakan pada saat perayaan Nataru, akan ditingkatkan penanganannya. Seperti, Danau Toba, NTT, Manado, Nias, dan juga lokasi-lokasi wisata lainnya.

Sementara itu, Kemenhub juga telah menyiapkan regulasi baru terkait Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau yang lebih dikenal sebagai taksi online merespons Putusan MA nomor 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang beberapa pasal dalam PM 108/2017 sudah dibatalkan.

"Aturan yang baru ini dibuat akomodatif sekali. Sebagaimana arahan dari Menhub agar aturan ini jangan sampai digugat kembali, jadi ya sudah saya akomodir semua pemikiran. Di situ ada aplikator, ada aliansi pengemudi, korlantas juga ada dan harapan Menhub juga, tidak usah menunggu batas waktu masa transisi 90 hari setelah putusan, beliau minta kalau bisa November atau Desember aturan baru tersebut sudah jalan," katanya

Dirjen Budi lebih lanjut juga membahas mengenai Pagu Anggaran Ditjen Hubdat di 2019. Menurutnya, Pagu Anggaran tersebut akan lebih dikonsentrasikan untuk bidang keselamatan jalan seperti perlengkapan jalan, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).