Bupati Kukar minta camat verifikasi data kesejahteraan sosial

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat laporan banyaknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menindaklanjuti hal tersebut, ia menginstruksikan camat se-Kukar untuk melakukan verifikasi data.

"Karena dari beberapa informasi yang didapatkan di desa-desa, ternyata DTKS 2022 itu banyak sekali perbedaan, tadi setelah ada laporan dari camat karena mereka penanggung jawab di wilayah masing-masing terkait kegiatan pendataan di DTKS ini. Ternyata memang banyak yang tidak kesesuaiannya,” ujarnya, dikutip Rabu (8/9).

Edi mengingatkan beberapa hal yang perlu di sesuaikan, di antaranya data yang tidak ditemukan di lapangan, warga meninggal dunia, pindah alamat, ataupun masyarakat mampu tapi masuk di DTKS. Setelah semua diselesaikan, akan ada intervensi program penyaluran bantuan dengan melibatkan pihak dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

“Setelah itu kita akan bicara intervensi program, intervensinya penguatan baik itu jajaran Pemerintah Kabupaten maupun para perusahaan dunia usaha," katanya

Intervensi ini berbentuk forum musyawarah pembangunan TJSP yang berlandaskan data ini. Edi menyebut hal ini bertujuan memberikan kontribusi penurunan kemiskinan sekaligus mengoptimalisasi program tanggung jawab sosial.

"Tapi harus terukur makanya berangkat dari data ini dan tahapan berikutnya nanti untuk koordinasi dengan dunia usaha nanti akan kami lakukan forum musyawarah pembangunan TJSP," terangnya.