Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengajukan sertifikasi ratusan aset pemerintah berupa bangunan SD-SMP pada tahun ini. Hal tersebut untuk mengamankan aset pendidikan dari penyerobotan mafia tanah.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan ada 327 SD-SMP yang berada di bawah naungan Pemkot Makassar, 177 di antaranya telah bersertifikat. Sedangkan yang belum disertifikasi ada 161 sekolah.
"Selain itu, ada 13 sekolah lainnya yang tanahnya bersengketa dan diklaim pemilikannya pihak lain 21 sekolah. Dengan demikian, total 195 lahan sekolah rawan diserobot," kata Namsum dalam keterangannya, Selasa (29/3).
Namsum mengungkapkan, tahun 2021 ada 75 lahan yang telah diajukan sertifikasinya ke BPN. Namun belum ditanggapi baik dari proses maupun pengeluaran sertifikasi tersebut.
Ia berharap, BPN mendukung upaya Pemkot mengamankan dan menyelamatkan aset lahan dengan mengakselerasi penerbitan sertifikatnya, termasuk kepala sekolah untuk melengkapi berkas.
"Kemudian setiap periode dua kali dalam seminggu itu saya cek di BPN sejauh mana proses tahapannya. Apa yang kendalanya, apa kurangnya. Pasalnya dikhawatirkan lambatnya penerbitan sertifikat lahan berpotensi membuat posisi aset Pemkot rawan diserobot," tuturnya.