ASEAN-RRC sepakati panduan percepat negosiasi kode etik di Laut China Selatan

ASEAN dan Republik Rakyat China (RRC) menyepakati panduan (guidelines), untuk mempercepat perundingan kode etik (code of conduct) di Laut China Selatan. Panduan tersebut diadopsi dalam pertemuan para Menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis China, Wang Yi, di Jakarta (13/7).

Menlu Retno Marsudi dan Direktur Wang Yi, bersama-sama memimpin jalannya pertemuan. Dalam sambutan pembukaan, Menlu Retno menyampaikan bahwa RRC adalah mitra penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama lebih dari tiga dekade.

Secara ekonomi, RRC adalah mitra dagang terbesar ASEAN. Begitu juga sebaliknya, ASEAN adalah mitra dagang terbesar RRC. Perdagangan keduanya mencapai US$975 miliar. RRC juga menjadi sumber investasi asing terbesar keempat bagi ASEAN dengan nilai US$13,8 miliar di 2021.

“Kemitraan kita semakin penting di tengah tantangan yang semakin meningkat," kata Menlu Retno, dalam keterangan resminya.

Tahun ini, hubungan keduanya menorehkan sejarah penting, yaitu penyelesaian panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi COC yang efektif dan substantif, penyelesaian pembacaan kedua atas draf tunggal perundingan COC, serta peringatan 20 tahun aksesi RRC atas Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Capaian ini harus terus membangun momentum positif untuk mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi," ujar Retno.

Kedua pihak harus bekerja keras untuk memperkokoh kemitraan tersebut. RRC harus menjadi mitra terpercaya ASEAN dalam merawat arsitektur kawasan yang terbuka dan inklusif.

“Hanya dengan begitu kita bisa mencapai kerja sama yang win-win demi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik," kata Menlu Retno.

Menlu Retno minta dukungan RRC terhadap implementasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), termasuk rencana penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) pada September.

Sebagai Ketua, Menlu RI juga membacakan pernyataan bersama ASEAN. Hal-hal yang diangkat dalam pernyataan bersama antara lain: pentingnya kepatuhan terhadap TAC, adopsi Panduan percepatan perundingan COC, dukungan terhadap implementasi AOIP, kerja sama ekonomi, penguatan resiliensi kesehatan, dan people-to-people contact.

Sementara itu, RRC sampaikan dukungan terhadap TAC dan sentralitas ASEAN dalam pembangunan arsitektur kawasan inklusif. RRT juga mengangkat sejumlah area kerja sama prioritas, seperti pertanian, pengembangan kendaran listrik, ekonomi biru, dan people-to-people contacts.

Pertemuan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN-RRC, termasuk penyelesaian negosiasi Free Trade Areement (FTA) 3.0, untuk memperkuat hubungan dagang dan rantai pasok kawasan. Pertemuan juga menekankan pentingnya revitalisasi konektivitas pascapandemi, termasuk realisasi komitmen RRC dalam pembangunan infrastruktur kawasan.

Selain itu, pertemuan mendorong kerja sama penanganan perubahan iklim, termasuk untuk memastikan ketahanan pangan kawasan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan, dan menyambut baik kemajuan dalam proses negosiasi terkait Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Pertemuan mengadopsi Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive COC.