Indonesia ajak China kerja sama berantas kasus pengantin pesanan

Plt. juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menuturkan bahwa pada Selasa (23/7) Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan pandangan pemerintah Indonesia terkait kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di China yang berkedok pengantin pesanan dan melibatkan sejumlah WNI di Kalimantan Barat.

"Menlu Retno menyampaikan perspektif pemerintah Indonesia agar Dubes China dapat memberi pengertian kepada pemerintah di negaranya," jelas Faizasyah dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Jumat (26/7).

Pasalnya, para WNI yang menjadi korban TPPO memang menikah secara legal dengan sejumlah pria asal Tiongkok. Akibat legalitas dokumen pernikahan, mereka memerlukan persetujuan atau izin dari suami jika ingin dipulangkan ke Indonesia.

"Jadi, memang masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan karena ada perbedaan cara pandang yang harus dijembatani. Dari sisi kita melihat ini kasus TPPO, sementara dari China memandangnya sebagai proses pernikahan legal. Ini yang sedang dicari titik temunya," jelasnya.

Tantangan bagi pemerintah Indonesia, lanjutnya, adalah untuk memberikan penjelasan dan meyakinkan pemerintah China bahwa ada pelanggaran hukum dalam proses pernikahan tersebut.

"Jika terbukti ada pelanggaran, baru kita dapat memulangkan para WNI ke Indonesia," ujar Faizasyah.

Selain itu, Faizasyah menerangkan bahwa KBRI Beijing kini menampung sejumlah WNI yang meminta perlindungan dan melarikan diri dari suami mereka.

"Perwakilan kami di Beijing terus berupaya memfasilitasi mereka yang saat ini meminta bantuan kekonsuleran," tutur dia.

Dia menjelaskan bahwa Menlu Retno ingin Indonesia dan China memiliki upaya bersama untuk memberantas TPPO. Menlu Retno menekankan bahwa kasus pengantin pesanan merupakan isu yang bersifat komprehensif dan perlu diberantas bersama dari pangkal permasalahan.

"Menlu Retno menekankan perlu adanya aksi bersama untuk menegakkan hukum demi menghindari dan menghentikan kasus pengantin pesanan tersebut," tambahnya.