Israel berencana bangun pemukiman baru di Hebron

Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett menyetujui rencana untuk membangun pemukiman baru Yahudi di Hebron. Kabar itu menuai kritik tajam dari Palestina.

Pada Minggu (1/12), Kementerian Pertahanan Israel mengatakan, Bennett menginstruksikan departemen-departemen yang bertanggung jawab atas Tepi Barat untuk memberi tahu pemerintah Hebron tentang perencanaan pembangunan tersebut. Pemukiman baru itu rencananya akan dibangun di dekat sebuah kompleks pasar grosir yang berlokasi di Jalan Shunhada. 

Area itu ditutup oleh tentara Israel sejak 1994. Warga Palestina, yang telah lama menuntut agar wilayah itu dibuka kembali, dilarang mengakses jalan itu.

Menurut rencana Israel, bangunan pasar yang ada akan dihancurkan untuk membuka jalan bagi pembangunan 70 gedung apartemen.

Hebron merupakan tempat suci baik bagi muslim dan Yahudi. Kota yang dijaga ketat oleh tentara Israel itu merupakan salah satu titik nyala bentrokan antara Palestina dan pemukim Israel.

Pada Sabtu (29/11), pasukan Israel menembak mati seorang remaja Palestina di barat daya Hebron. Mereka mengklaim, pemuda itu adalah salah satu dari tiga orang yang melemparkan molotov ke kendaraan militer.

Wali Kota Hebron Taysir Abu Sneineh memperingatkan, keputusan berbahaya Israel dapat meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah. Dia menambahkan akan mengerahkan segala upaya untuk melindungi tanah, properti, dan warga Palestina di kota itu.

Mengesahkan penjajahan

Hebron, kota terbesar di Tepi Barat, dibagi menjadi dua wilayah kontrol yakni H1 dan H2 sejak 1997. H1 berada di bawah kendali Palestina dengan sekitar 200.000 warganya yang menetap di sana. Sekitar 33.000 warga Palestina juga tinggal di H2, bersama ribuan pemukim Yahudi.

Di wilayah H2, warga Palestina hidup di bawah kendali militer Israel. Dengan kehadiran pos pemeriksaan dan pemberlakuan jam malam, kebebasan bergerak mereka dibatasi.

Menanggapi pengumuman pembangunan pemukiman Israel, pejabat senior Palestina Saeb Erekat menilai bahwa rancana itu didorong oleh langkah Amerika Serikat yang memutuskan untuk tidak lagi menganggap pemukiman Israel sebagai hal yang ilegal.

"Rencana Israel untuk membangun pemukiman ilegal baru merupakan hasil nyata dari keputusan AS untuk melegitimasi penjajahan," twit dia.

Israel’s decision to build a new illegal settlement in occupied Hebron is the first tangible result of the US decision to legitimize colonization;this cannot be taken out of the context annexation:Concrete measures,including sanctions against settlements are an Int.responsibility — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) December 1, 2019

Pernyataan Israel pada Minggu menyebut, proyek pembangunan pemukiman baru akan menggandakan jumlah penduduk Yahudi di Hebron.

Pengumuman terkait rencana pembangunan pemukiman baru datang di tengah kekacauan politik di Israel setelah pemilu pada April dan September berakhir dengan jalan buntu. Baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan rivalnya gagal meraih dukungan mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Palestina dan mayoritas komunitas internasional mengatakan, pemukiman Yahudi merusak harapan untuk mengakhiri konflik lewat solusi dua negara.

Sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB menganggap pemukiman Yahudi ilegal berdasarkan hukum internasional karena melanggar Konvensi Jenewa. Konvensi itu melarang pihak yang menduduki suatu wilayah untuk memindahkan penduduknya ke daerah yang diduduki. (Al Jazeera dan Haaretz)